MORFEM.ID, SAMARINDA – Fakultas Hukum Universitas Mulawarman (FH Unmul) bersama Badan Registrasi Wilayah Adat (BRWA) Kalimantan Timur–Kalimantan Utara menggelar diskusi publik bertema “Penguatan Pengakuan, Pelindungan, dan Pemberdayaan Masyarakat Adat di Kalimantan Timur”, pada Jumat (8/5/2026).

Kegiatan yang berlangsung di Gedung Rektorat Universitas Mulawarman, Samarinda ini menghadirkan akademisi, pemerintah daerah, tokoh adat, organisasi masyarakat sipil, mahasiswa, hingga pemerhati masyarakat adat.

Diskusi dibuka oleh Wakil Rektor Bidang Perencanaan, Kerja Sama dan Humas Universitas Mulawarman, Dr. Ir. Nataniel Dengen, S.Si., M.Si.

Dalam sambutannya, ia menegaskan pentingnya peran perguruan tinggi dalam mendorong kebijakan yang berpihak pada keadilan sosial dan keberlanjutan lingkungan, termasuk perlindungan masyarakat adat.

“Perguruan tinggi memiliki tanggung jawab untuk ikut memperkuat kebijakan yang mendukung perlindungan hak-hak masyarakat adat serta menjaga keberlanjutan lingkungan,” ujarnya.

Dari Fakultas Hukum Unmul, hadir Wakil Dekan Bidang Kemahasiswaan, Alumni, dan Kerja Sama, Dr. Herdiansyah Hamzah, S.H., LL.M., bersama Wakil Dekan Bidang Akademik Dr. Haris Retno Susmiyati, S.H., M.H.

Pada kesempatan itu, Herdiansyah mengatakan pengakuan dan perlindungan masyarakat adat menjadi bagian penting dalam pembangunan hukum nasional yang harus diperjuangkan bersama.

“Pengakuan dan perlindungan masyarakat adat perlu diperkuat melalui kajian akademik dan kerja sama lintas sektor agar implementasinya benar-benar dirasakan masyarakat,” katanya.

Forum ini juga menghadirkan Kepala BRWA Kasmita Widodo, S.P., Kepala BRWA Kaltim Isna Ayunda, S.H., M.H., serta tokoh adat Benedictus Beng Lui yang membahas tantangan masyarakat adat dalam mempertahankan wilayah dan ruang hidup di tengah pembangunan.

Sejumlah narasumber lainnya seperti Margareta Seting Beraan, S.E., Ahmad Wijaya, S.Hut., M.P., dan Aryo Subroto, S.H., M.H. turut memaparkan berbagai persoalan yang dihadapi masyarakat adat.

Mulai dari konflik lahan, ekspansi industri ekstraktif, hingga kebijakan tata ruang yang dinilai belum sepenuhnya berpihak kepada masyarakat adat.

Selain membahas perlindungan hukum, diskusi ini juga menyoroti pentingnya pemberdayaan masyarakat adat melalui pengelolaan sumber daya alam berbasis kearifan lokal secara berkelanjutan.

Kegiatan tersebut diharapkan dapat memperkuat sinergi antar pemangku kepentingan dalam mendukung pengakuan, perlindungan, dan pemberdayaan masyarakat adat di Kaltim, sekaligus mendorong keterlibatan aktif mahasiswa dan akademisi dalam advokasi maupun penelitian terkait masyarakat adat. (RD)