MORFEM.ID, SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Kota Samarinda memperkuat penanganan dampak kekeringan yang terjadi di sejumlah wilayah.

Penanganan tidak hanya difokuskan pada kebakaran hutan dan lahan (karhutla), tetapi juga menyangkut distribusi air bersih, pengairan sawah hingga pemantauan kualitas udara.

Hal tersebut disampaikan Kepala BPBD Kota Samarinda, Suwarso, seusai mengikuti rapat hearing bersama Komisi III DPRD Kota Samarinda, Selasa (15/9/2026).

Dalam rapat tersebut, BPBD bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD) membahas perkembangan penanganan karhutla dan dampak kekeringan yang terjadi di Kota Samarinda.

Distribusi Air Bersih Jadi Perhatian

Suwarso mengatakan, salah satu persoalan yang ikut ditangani BPBD adalah kebutuhan air bersih masyarakat. Kondisi ini terjadi karena sejumlah instalasi pengolahan air (IPA) Perumdam Tirta Kencana belum dapat beroperasi secara penuh selama 24 jam.

Namun, berdasarkan pemaparan Perumdam dalam hearing, kondisi tersebut mulai membaik.

“Sekarang tinggal sekitar dua IPA yang mengalami gangguan dan belum bisa berproduksi 24 jam,” kata Suwarso saat di konfrmasi Morfem.id.

BPBD tetap melakukan distribusi air bersih secara bertahap, terutama untuk fasilitas umum yang membutuhkan pasokan air. Menurut Suwarso, air bersih yang menjadi prioritas utama adalah kebutuhan untuk minum dan memasak.

Sementara untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK), distribusinya masih menghadapi keterbatasan karena BPBD harus melayani banyak titik sekaligus.

Distribusi diprioritaskan ke fasilitas umum seperti masjid, sekolah, tempat ibadah, puskesmas, rumah sakit, hingga lokasi yang memiliki tandon air untuk kebutuhan masyarakat.

“Untuk air bersih dalam skala terminal umum, bukan pribadi atau rumah tangga, akan kita penuhi secara bertahap,” ujarnya.

Harga Air Tandon Ikut Disoroti

Dalam hearing, DPRD Samarinda juga menyoroti persoalan harga air tandon yang meningkat ketika pasokan air bersih terbatas.

Suwarso menyebut persoalan tersebut akan dibahas lebih lanjut bersama pihak terkait untuk mencari langkah pengendalian agar masyarakat tidak semakin terbebani saat kondisi kekeringan.

Selain itu, Komisi III DPRD Samarinda mendorong adanya pembaruan informasi distribusi air bersih secara daring.

Langkah tersebut dinilai penting agar masyarakat dapat mengetahui wilayah yang sudah mendapatkan bantuan maupun jadwal distribusi air bersih.

654 Hektare Sawah Terdampak Kekeringan

Dampak kekeringan juga dirasakan sektor pertanian.

Suwarso menyebut berdasarkan informasi dari Dinas Ketahanan Pangan dan Pertanian Samarinda, sekitar 654 hektare lahan persawahan mengalami kekeringan.

Kondisi tersebut berpotensi menyebabkan gagal tanam karena petani seharusnya sudah mulai mengolah lahan dan melakukan penanaman pada awal September.

Namun, keterbatasan air membuat sebagian petani harus menunda proses tersebut.

Untuk membantu mengatasi persoalan itu, BPBD memanfaatkan sumber air dari sejumlah kolam bekas tambang yang telah diuji kualitas airnya oleh Dinas Lingkungan Hidup (DLH) Samarinda.

“Airnya sudah diuji kualitasnya oleh teman-teman DLH untuk menyuplai beberapa sawah,” terangnya.

Sejumlah wilayah yang mendapat penyiraman antara lain Makroman, Serayu, Batapus, Bukuan, dan Bantuas. Dari beberapa lokasi tersebut, BPBD mencatat sekitar 207 hektare lahan telah berhasil mendapatkan penyiraman.

Kualitas Udara Sempat Tidak Sehat

Selain kekeringan dan kebutuhan air, BPBD juga melakukan pemantauan terhadap kualitas udara Samarinda.

Suwarso mengatakan kualitas udara sempat berada pada kategori tidak sehat, terutama pada pagi hari.

Kondisi tersebut terjadi di sejumlah wilayah, termasuk Samarinda Utara, Palaran, dan Sambutan.

Namun, kualitas udara mulai membaik memasuki sekitar pukul 10.00 hingga 12.00 WITA dan berada pada kategori sedang.

Dengan kondisi tersebut, masyarakat masih dapat beraktivitas di luar ruangan. Meski demikian, masyarakat tetap diminta menggunakan masker sebagai langkah perlindungan.

Sumur Artesis Diusulkan untuk Antisipasi Kekeringan

Dalam hearing, Komisi III DPRD Samarinda juga mendorong pembangunan sumur artesis sebagai salah satu solusi jangka panjang menghadapi kekeringan.

Sumur tersebut diharapkan memiliki kedalaman hingga sekitar 150 meter sehingga dapat mengambil sumber air tanah yang lebih dalam.

Menurut Suwarso, sumur dengan kedalaman sekitar 40 meter berisiko mengalami kekeringan ketika kemarau panjang.

“Kalau sumur yang kedalamannya sekitar 40 meter, ketika air tanahnya ikut turun, sama saja kering. Makanya disarankan membuat sumur yang lebih dalam,” katanya.

Perusahaan Didorong Ikut Bantu Penanganan

Komisi III DPRD Samarinda juga berencana mengundang sejumlah perusahaan untuk ikut berpartisipasi dalam penanganan darurat kekeringan dan karhutla.

Suwarso mengatakan sejumlah perusahaan sebenarnya sudah memberikan bantuan di lapangan.

Di kawasan Palaran, misalnya, mobil tangki milik perusahaan kerap membantu menyuplai air untuk kebutuhan pemadaman yang dilakukan relawan, pemadam kebakaran maupun BPBD.

Selain air, sejumlah pihak juga telah memberikan bantuan berupa masker dan kebutuhan nutrisi.

“Ini akan digali kembali supaya kontribusinya bisa lebih maksimal,” tuturnya.

Penegakan Hukum terhadap Pelaku Pembakaran

Suwarso juga menyoroti pentingnya penegakan hukum terhadap pelaku pembakaran lahan.

Ia mengapresiasi langkah kepolisian yang telah melakukan tindakan terhadap dugaan pelanggaran terkait pembakaran lahan.

BPBD kini menunggu proses hukum selanjutnya dan berharap pelaku mendapatkan sanksi sesuai dengan perbuatannya.

Menurutnya, pembakaran lahan yang dilakukan secara sengaja tidak hanya berdampak pada lokasi kebakaran, tetapi juga dapat mengganggu kualitas udara dan aktivitas masyarakat.

Asap kebakaran juga berpotensi mengganggu anak-anak sekolah serta membuat petugas harus bekerja hingga malam untuk melakukan pemadaman.

“Benar-benar sanksi hukumnya sesuai dengan apa yang dilakukan oleh pelaku pembakaran lahan,” tegasnya.

BPBD Dorong Pemanfaatan Anggaran APBN

Dalam hearing tersebut, Komisi III DPRD Samarinda juga meminta Pemkot dan BPBD menggali peluang dukungan anggaran dari pemerintah pusat.

Suwarso menyebut sejumlah bantuan dari pemerintah pusat melalui Badan Nasional Penanggulangan Bencana (BNPB) sudah diterima untuk mendukung penanganan kekeringan dan karhutla.

Salah satunya berupa operasi water bombing yang telah dilakukan selama kurang lebih sepekan.

Selain itu, pemerintah pusat juga menyiapkan operasi modifikasi cuaca (OMC) untuk membantu meningkatkan peluang terjadinya hujan.

Pesawat OMC Standby di APT Pranoto

Suwarso mengatakan pesawat Cesna untuk pelaksanaan OMC telah standby di Bandara APT Pranoto Samarinda sejak Senin malam.

Sekitar 6 ton garam yang digunakan dalam operasi tersebut juga telah tiba di Bandara APT Pranoto.

Saat ini, tim masih memantau pertumbuhan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

Menurut Suwarso, perintah dari Kepala BNPB adalah tetap menjalankan OMC selama terdapat peluang terbentuknya awan yang dapat menghasilkan hujan.

“Perintahnya jelas, sekecil apa pun potensinya harus tetap dilakukan operasi modifikasi cuaca,” katanya.

Operasi tersebut dijadwalkan berlangsung pada 15 hingga 19 September 2026, mengikuti prediksi BMKG terkait peluang pembentukan awan yang berpotensi menghasilkan hujan.

Awalnya pemantauan direncanakan berlangsung mulai pukul 07.00 hingga 20.00 WITA. Namun, terdapat permintaan dari otoritas bandara agar pemantauan dilakukan selama 24 jam.

Dengan demikian, apabila ditemukan awan yang memenuhi potensi untuk dilakukan penyemaian, operasi dapat segera dilaksanakan.

Water Bombing Masih Standby

Sementara itu, pesawat water bombing juga masih disiagakan di Bandara APT Pranoto.

Namun, pada Selasa (15/9/2026), operasi water bombing belum dapat bergerak karena terdapat gangguan pada kantong air yang digunakan untuk pengisian.

Suwarso memastikan kesiapsiagaan tetap dilakukan. Jika nantinya ditemukan titik api yang sulit dijangkau oleh satgas darat, water bombing akan kembali digunakan untuk membantu proses pemadaman.

“Kalau ada titik api yang sulit dijangkau dengan satgas darat, maka water bombing akan bekerja,” pungkasnya. (RD)