MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemadaman listrik bergilir yang masih terjadi di Kalimantan Timur, khususnya Kota Samarinda, mendapat sorotan dari Himpunan Mahasiswa Islam (HMI) Cabang Samarinda.

HMI mendesak PLN Unit Pelaksana Pelayanan Pelanggan (UP3) Samarinda tidak hanya memberikan penjelasan mengenai gangguan teknis, tetapi juga menyampaikan langkah konkret untuk mengatasi persoalan kelistrikan yang berdampak kepada masyarakat.

Ketua Umum HMI Cabang Samarinda, Achmad Fawwaz, mengatakan pemadaman listrik yang terjadi berulang kali tidak bisa lagi dianggap sebagai persoalan biasa.

Menurutnya, kondisi tersebut telah mengganggu berbagai aktivitas masyarakat, mulai dari kegiatan ekonomi, pelayanan publik, pendidikan hingga kebutuhan rumah tangga.

“Sudah cukup masyarakat menerima penjelasan normatif. Yang dibutuhkan hari ini adalah jawaban yang jelas, terbuka, dan terukur. Apa sebenarnya akar persoalan kelistrikan di Kaltim, khususnya Samarinda, mengapa pemadaman bergilir terus terjadi, dan kapan masyarakat dapat menikmati layanan listrik yang normal?” kata Fawwaz, Jumat (25/9/2026).

Ia meminta PLN menjelaskan secara terbuka kondisi sistem kelistrikan di Samarinda, termasuk kapasitas daya yang tersedia, kondisi pembangkit serta langkah yang disiapkan untuk mencegah pemadaman kembali terjadi.

Fawwaz menilai masyarakat tidak seharusnya terus diminta beradaptasi dengan pemadaman tanpa adanya kepastian mengenai penyelesaiannya.

“Jangan sampai pemadaman bergilir dianggap sebagai sesuatu yang wajar dan masyarakat dipaksa beradaptasi tanpa batas. PLN harus menjelaskan sejauh mana persoalan ini ditangani dan siapa yang bertanggung jawab memastikan layanan kembali andal,” ujarnya.

Selain persoalan teknis, HMI Samarinda juga meminta adanya evaluasi terhadap perencanaan dan tata kelola sistem kelistrikan di Kota Samarinda.

Menurut Fawwaz, Samarinda memiliki posisi strategis dalam perekonomian Kalimantan Timur. Karena itu, persoalan pasokan listrik yang mengganggu aktivitas masyarakat dinilai perlu mendapat perhatian serius.

“Bagaimana kita berbicara tentang pertumbuhan ekonomi, industrialisasi, dan pembangunan daerah jika persoalan listrik saja belum mampu dijamin secara konsisten? Ini harus menjadi bahan evaluasi serius, bukan sekadar persoalan yang diselesaikan dari satu pemadaman ke pemadaman berikutnya. Kasihan masyarakat,” tegasnya.

HMI Cabang Samarinda juga mendesak PLN menyampaikan peta jalan pemulihan sistem kelistrikan yang bisa dipantau masyarakat. Peta jalan tersebut dinilai perlu memuat target waktu, langkah penanganan, hingga mekanisme pengaduan dan penyampaian informasi ketika pemadaman terjadi.

HMI juga meminta pemerintah daerah ikut mengawal kepastian pelayanan listrik bagi masyarakat Kaltim. Termasuk mendorong koordinasi lintas sektor apabila gangguan kelistrikan berdampak luas terhadap aktivitas publik.

“PLN harus hadir dengan solusi, bukan hanya penjelasan normatif yang berulang-ulang. Masyarakat berhak tahu, berhak mendapatkan pelayanan yang layak, dan berhak menuntut pertanggungjawaban atas persoalan yang terus mereka alami,” pungkasnya. (RD)