MORFEM.ID, SAMARINDA – Kota Samarinda masih menghadapi kekurangan tenaga pendidik, terutama untuk sejumlah mata pelajaran tertentu di tingkat sekolah dasar (SD) dan sekolah menengah pertama (SMP).

Ketua Komisi IV DPRD Kota Samarinda, M. Novan Syahronny Pasie, menyebut kebutuhan guru di dua jenjang pendidikan tersebut mencapai sekitar 500 orang.

Menurut Novan, keterbatasan tenaga pengajar menjadi salah satu persoalan yang perlu segera ditangani agar tidak berdampak terhadap kualitas pendidikan di Kota Samarinda.

“Kurangnya guru, khususnya pada mata pelajaran tertentu, memang menjadi problematika bagi Kota Samarinda. Kita memiliki keterbatasan guru, tetapi pendidikan yang berkualitas harus tetap diberikan,” kata Novan saat di konfirmasi Morfem.id, Kamis (10/9/2026).

Ia mengatakan, persoalan kekurangan guru juga membutuhkan dukungan dari pemerintah pusat. Salah satunya melalui kebijakan terkait status dan pengangkatan tenaga guru.

Novan berharap kebijakan pemerintah pusat terkait pengangkatan guru, termasuk tenaga Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (PPPK), dapat segera direalisasikan.

Seperti guru berstatus PPPK paruh waktu yang akan diangkat menjadi PPPK penuh waktu. Sementara itu, guru PPPK penuh waktu juga dapat mengikuti kualifikasi dan seleksi untuk diangkat menjadi ASN.

Ia menyebut, apabila kebijakan tersebut berjalan, pembiayaan gaji guru tertentu nantinya dapat ditangani melalui Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara (APBN).

“Insyaallah untuk guru ini akan di-handle masalah penggajian dan lainnya melalui APBN. Mudah-mudahan segera terealisasi dan bisa menjawab persoalan kekurangan guru,” ujarnya.

Di sisi lain, Novan mendorong Pemerintah Kota Samarinda mencari solusi bagi guru lepas yang saat ini masih mengandalkan pembayaran dari dana Bantuan Operasional Sekolah (BOS) maupun sumber pembiayaan daerah.

Jika kondisi fiskal daerah memungkinkan, DPRD mendorong agar tenaga guru tersebut dapat direkrut melalui skema yang memberikan standar penghasilan lebih jelas dan layak.

“Kalau kemampuan fiskal kita sudah cukup baik ke depan, kami mendorong mereka direkrut melalui metode yang ada, dengan tujuan standarisasi gajinya bisa disesuaikan dengan UMP,” jelasnya.

Menurutnya, peningkatan kualitas pendidikan tidak hanya berkaitan dengan kemampuan guru dalam mengajar. Hak dan kesejahteraan tenaga pendidik juga perlu menjadi perhatian.

Namun, ia mengakui kondisi fiskal daerah saat ini masih menjadi salah satu pertimbangan. Karena itu, dukungan pemerintah pusat dinilai penting agar kebutuhan tenaga guru dapat dipenuhi tanpa menambah beban besar terhadap anggaran daerah.

“Kalau tahun ini jelas mungkin masih terpengaruh. Tapi kami berharap tahun depan dengan adanya dukungan pemerintah pusat, kita hanya menyediakan tenaga, sementara pembiayaannya dari pemerintah pusat,” terangnya.

Novan menilai kebutuhan guru harus segera diantisipasi karena jumlah tenaga pengajar dapat terus berkurang akibat pensiun, mutasi, maupun faktor lainnya.

Ia juga menyebut keterbatasan regulasi perekrutan menjadi salah satu kendala. Saat ini, pemerintah daerah tidak bisa secara bebas membuka rekrutmen PPPK, sementara penerimaan CPNS juga bergantung pada kuota yang tersedia.

“Sebenarnya bukan karena tidak ada minat. Lulusan perguruan tinggi, khususnya dari program keguruan, banyak yang siap. Persoalannya adalah regulasi perekrutan,” tuturnya.

Karena itu, Novan berharap pemerintah pusat dapat memberikan ruang rekrutmen yang lebih luas sehingga kebutuhan tenaga pengajar di Samarinda bisa dipenuhi.

Ia juga meminta Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Samarinda mengatur jam belajar dan kebutuhan tenaga pengajar secara optimal agar keterbatasan guru tidak mengganggu proses pembelajaran.

“Kita ingin meningkatkan kualitas pendidikan agar anak-anak kita mampu berdaya saing. Bukan hanya di Kalimantan Timur, tetapi juga secara nasional,” pungkasnya. (RD)