MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Provinsi Kaltim mempertanyakan penurunan alokasi BBM subsidi, khususnya Pertalite, yang ditetapkan pemerintah pusat. Pemprov menilai pengurangan kuota tersebut tidak sebanding dengan kebutuhan masyarakat di daerah.

Wakil Gubernur Kaltim Seno Aji mengatakan, pemerintah kabupaten dan kota sebelumnya telah mengajukan kebutuhan Pertalite kepada Badan Pengatur Hilir Minyak dan Gas Bumi (BPH Migas). Namun, jumlah yang disetujui justru jauh lebih rendah dari usulan daerah.

Berdasarkan data usulan dari 10 kabupaten/kota di Kaltim, kebutuhan Pertalite yang diajukan pada 2025 mencapai 995.323,63 kiloliter. Sementara alokasi yang ditetapkan BPH Migas hanya sebesar 620.624 kiloliter.

Dengan demikian, terdapat kekurangan sekitar 374.699 kiloliter dibandingkan kebutuhan yang diajukan pemerintah daerah.

Kondisi tersebut berlanjut pada 2026. Usulan dari daerah meningkat menjadi 1.034.972 kiloliter, tetapi alokasi yang diterima Kaltim justru turun menjadi 508.400 kiloliter.

Selisih antara kebutuhan dan alokasi tahun ini mencapai sekitar 526.572 kiloliter.
Jika dibandingkan tahun sebelumnya, usulan kebutuhan Pertalite hanya bertambah 39.649,093 kiloliter atau sekitar 3,98 persen. Sebaliknya, alokasi yang diberikan mengalami penurunan hingga 112.224 kiloliter atau sekitar 18,09 persen.

Seno mengatakan, perbedaan antara kebutuhan daerah dan kuota yang diberikan tersebut perlu mendapat penjelasan dari pihak terkait. Terlebih, antrean kendaraan di sejumlah SPBU mulai terjadi akibat keterbatasan pasokan.

“Kuota itu sudah kami sampaikan kepada BPH Migas dan Pertamina. Jadi kami mempertanyakan kenapa alokasinya justru dikurangi,” ujar Seno, Rabu (9/9/2026).

Menurutnya, Pemprov Kaltim telah meminta agar BPH Migas bersama Pertamina menyesuaikan kembali pasokan dengan kebutuhan yang telah diajukan daerah.

Seno khawatir antrean di SPBU akan semakin panjang apabila pasokan tidak segera ditambah.

“Kami berharap BPH Migas dan Pertamina bisa memenuhi kuota yang dibutuhkan Kaltim. Kalau tidak, antrean ini akan terus terjadi,” tegasnya.

Pemprov Kaltim saat ini masih melakukan komunikasi dengan BPH Migas dan Pertamina, termasuk Pertamina Patra Niaga. Pemerintah daerah berharap terdapat penyesuaian alokasi dalam waktu dekat.

“Komunikasi masih terus kami lakukan. Mudah-mudahan dalam satu minggu ini kuotanya bisa dikembalikan. Kalau tidak, masyarakat yang akan terdampak,” jelas Seno.

Ia menilai persoalan BBM menjadi semakin penting karena kondisi perekonomian Kaltim juga sedang menghadapi sejumlah tekanan. Salah satunya berkaitan dengan penurunan Rencana Kerja dan Anggaran Biaya (RKAB) yang dinilai turut berpengaruh terhadap aktivitas ekonomi dan kesempatan kerja.

“RKAB kita sudah banyak yang turun, pengangguran juga masih menjadi persoalan. Jangan sampai masyarakat kembali dibebani dengan kekurangan BBM,” katanya.

Seno juga meminta Pertamina tidak melakukan pengurangan kuota BBM subsidi yang telah dialokasikan untuk Kaltim.

Sementara terkait dugaan adanya mafia BBM yang menyebabkan persoalan antrean, Seno memilih tidak berspekulasi. Ia mengatakan, pemerintah belum memiliki bukti yang cukup untuk menyimpulkan adanya praktik tersebut.

“Saya belum bisa menjelaskan soal itu karena kami belum memiliki bukti apa pun,” ucapnya.

Bagi Pemprov Kaltim, fokus utama saat ini adalah memastikan kuota yang telah ditetapkan benar-benar tersedia dan disalurkan ke SPBU sesuai kebutuhan.

“Yang paling penting, kuota di SPBU diberikan sesuai dengan alokasi yang sudah ada,” tukasnya. (RD)