MORFEM.ID, SAMARINDA – Aktivitas kendaraan bertonase besar yang masih melintas di sejumlah ruas jalan dalam Kota Samarinda kembali menjadi perhatian DPRD.

Legislator menilai persoalan tersebut bukan hanya berkaitan dengan regulasi, tetapi juga rendahnya kepatuhan sebagian pengguna kendaraan berat terhadap aturan yang telah dibuat.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Maswedi, mengatakan pemerintah sebenarnya telah memiliki aturan terkait pembatasan waktu operasional kendaraan besar. Kebijakan itu dibuat untuk mengurangi potensi gangguan lalu lintas serta menjaga keselamatan masyarakat.

Menurutnya, aturan tersebut tidak akan berjalan optimal apabila tidak diikuti kesadaran dari pihak pengusaha angkutan maupun pengemudi kendaraan berat.

“Ketentuan jam melintas kendaraan besar itu sebenarnya sudah ada. Tinggal bagaimana pelaksanaannya di lapangan bisa benar-benar dipatuhi oleh semua pihak,” ujar Maswedi belum lama ini.

Ia menjelaskan, DPRD Samarinda sebelumnya telah melakukan pembahasan bersama Dinas Perhubungan terkait keberadaan truk besar yang masih ditemukan beroperasi di waktu yang tidak sesuai ketentuan.

Dari hasil pembahasan tersebut, kata Maswedi, kewenangan Dishub lebih berada pada aspek pengaturan lalu lintas, seperti pemasangan rambu dan penetapan jalur maupun waktu operasional.

“Dishub sudah menjalankan perannya dalam mengatur lalu lintas. Untuk tindakan penegakan terhadap pelanggaran tentu ada kewenangan instansi lain,” jelasnya.

Maswedi menilai keberadaan aturan harus dibarengi dengan pengawasan serta kesadaran para pengguna jalan. Jika tidak, kebijakan yang dibuat pemerintah akan sulit memberikan dampak maksimal.

“Jangan sampai aturan hanya ada di atas kertas. Semua pihak harus memahami bahwa aturan itu dibuat untuk kepentingan bersama,” katanya.

Ia menyebut pembatasan kendaraan berat merupakan hal yang umum diterapkan di berbagai daerah, terutama wilayah perkotaan yang memiliki tingkat aktivitas lalu lintas tinggi.

Menurutnya, kebijakan tersebut bertujuan menjaga kelancaran arus kendaraan sekaligus mengurangi risiko kecelakaan yang dapat merugikan masyarakat.

“Pembatasan ini bukan untuk menghambat usaha, tetapi untuk mengatur agar aktivitas kendaraan tetap berjalan tanpa mengganggu keselamatan pengguna jalan lain,” ungkapnya.

Politikus tersebut juga meminta perusahaan pemilik armada dan para sopir lebih bertanggung jawab dalam menjalankan aturan yang telah ditetapkan pemerintah.

Ia menegaskan keselamatan lalu lintas tidak bisa hanya dibebankan kepada pemerintah atau aparat, melainkan membutuhkan peran aktif seluruh pengguna jalan.

“Kepatuhan dari pengemudi dan pelaku usaha sangat menentukan. Kalau semua menjalankan aturan, lalu lintas akan lebih aman dan tertib,” tuturnya.

DPRD Samarinda berharap koordinasi antara pemerintah daerah, aparat penegak hukum, dan masyarakat dapat terus diperkuat agar pelanggaran kendaraan bertonase besar dapat diminimalkan.

“Yang dibutuhkan adalah komitmen bersama. Dengan disiplin dan kesadaran, persoalan kendaraan berat di jalan kota bisa lebih mudah dikendalikan,” tukas Maswedi. (RD/Adv)