MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda meminta pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 benar-benar menghasilkan data yang akurat agar dapat dijadikan dasar dalam merumuskan kebijakan pembangunan daerah.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, menegaskan bahwa kegiatan sensus tidak cukup hanya sebatas pengumpulan informasi, tetapi harus mampu memberikan manfaat nyata bagi perencanaan ekonomi pemerintah.

“Data yang dihasilkan harus relevan dan bisa menjadi rujukan dalam menentukan kebijakan yang sesuai dengan kondisi masyarakat,” ujarnya, Senin (4/5/2026).

Ia menyampaikan dukungan terhadap upaya BPS dalam melakukan sosialisasi hingga ke tingkat pelaku usaha kecil di kelurahan, agar data yang dihimpun mencakup seluruh lapisan ekonomi.

Menurut Novan, sensus ekonomi yang digelar setiap sepuluh tahun memiliki peran strategis dalam memetakan perkembangan ekonomi daerah. Ia mengingatkan bahwa sensus terakhir dilaksanakan pada 2016.

“Ini menjadi gambaran penting bagi pemerintah, pelaku usaha, dan masyarakat untuk melihat dinamika ekonomi Samarinda dalam kurun waktu satu dekade,” katanya.

Sementara itu, Kepala BPS Samarinda, Supriyanto, menjelaskan bahwa pelaksanaan Sensus Ekonomi 2026 akan berlangsung mulai Mei hingga Agustus 2026 dengan sasaran pelaku usaha dari berbagai skala.

Ia menyebut, untuk perusahaan besar, pengumpulan data akan dilakukan secara digital pada Juni, sedangkan pendataan langsung di lapangan dijadwalkan mulai 15 Juni hingga 31 Agustus 2026.

“Sensus ini dirancang lebih menyeluruh dengan mencakup berbagai sektor usaha, termasuk aktivitas turunan dari sektor pertanian,” ujarnya.

Sebagai contoh, pelaku usaha yang tidak hanya menjual hasil pertanian tetapi juga mengolahnya menjadi produk bernilai tambah, seperti olahan keripik, juga akan masuk dalam cakupan pendataan.

“Jadi tidak hanya produksi utama, tetapi juga usaha pengolahannya akan kita catat,” tukasnya. (RD/Adv)