MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemanfaatan layanan publik berbasis digital dinilai menjadi langkah efektif untuk meningkatkan kualitas pelayanan sekaligus mempersempit ruang bagi praktik percaloan dan pungutan liar.

DPRD Kota Samarinda pun mengajak masyarakat memaksimalkan berbagai layanan daring yang telah disediakan pemerintah.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan perkembangan sistem pelayanan publik di Kota Tepian menunjukkan kemajuan yang cukup signifikan. Berbagai urusan administrasi kini dapat diselesaikan dengan lebih cepat dan mudah berkat penerapan teknologi digital.

Menurutnya, sejumlah instansi telah menghadirkan inovasi pelayanan yang memudahkan masyarakat, termasuk di Dinas Kependudukan dan Pencatatan Sipil (Disdukcapil).

Pengurusan dokumen kependudukan seperti KTP maupun Kartu Keluarga kini tidak lagi serumit beberapa tahun lalu, bahkan tersedia layanan jemput bola bagi warga di lokasi tertentu.

“Pelayanan publik di Samarinda sekarang jauh lebih baik. Di Disdukcapil misalnya, pengurusan KTP dan KK semakin mudah, bahkan ada pelayanan yang langsung mendatangi masyarakat,” ujarnya, Rabu (5/8/2026).

Ia menjelaskan, pemerintah tetap memberikan dua pilihan mekanisme pelayanan, yakni secara langsung di kantor maupun melalui layanan berbasis internet.

Kedua sistem tersebut dirancang agar dapat menjangkau seluruh lapisan masyarakat sesuai kebutuhan dan kemampuan masing-masing.

Bagi warga yang belum terbiasa menggunakan teknologi, layanan tatap muka masih menjadi pilihan. Sementara masyarakat yang memiliki keterbatasan waktu dapat memanfaatkan sistem daring tanpa harus mengantre dalam waktu lama di kantor pelayanan.

Samri menilai semakin banyak masyarakat yang menggunakan layanan digital, maka peluang bagi oknum yang menawarkan jasa pengurusan dokumen dengan imbalan tertentu akan semakin kecil.

Selama ini, keberadaan calo sering muncul karena masih ada anggapan bahwa proses administrasi pemerintah rumit dan memerlukan bantuan pihak lain.

“Kalau masyarakat bisa mengurus dokumennya sendiri melalui sistem online, tentu kesempatan bagi calo akan semakin berkurang. Banyak orang menggunakan jasa mereka karena mengira prosesnya sulit,” katanya.

Ia menambahkan, pola pelayanan serupa juga telah diterapkan di sejumlah instansi lain, seperti layanan keimigrasian maupun pertanahan.

Sebagian besar tahapan administrasi dapat dilakukan secara elektronik, sedangkan pemohon hanya perlu hadir ke kantor untuk proses yang memang memerlukan verifikasi langsung, seperti pengambilan biometrik atau pemeriksaan identitas.

“Misalnya saat membuat paspor, masyarakat cukup mendaftar secara online, datang sesuai jadwal untuk proses verifikasi, kemudian menunggu dokumen selesai. Sistem seperti ini membuat proses lebih tertib sekaligus mengurangi peluang terjadinya praktik suap,” jelasnya.

Karena itu, ia berharap masyarakat semakin percaya memanfaatkan fasilitas digital yang telah disiapkan pemerintah. Selain lebih efisien dari sisi waktu dan biaya, penggunaan layanan resmi juga dinilai mampu menciptakan pelayanan publik yang lebih transparan, akuntabel, dan bebas dari praktik percaloan. (RD/Adv)