MORFEM.ID, SAMARINDA – Polder Air Hitam dinilai memiliki peluang untuk dikembangkan sebagai destinasi wisata perkotaan sekaligus menjadi salah satu sumber Pendapatan Asli Daerah (PAD) Samarinda. Namun, potensi tersebut dinilai belum akan maksimal tanpa penataan dan sistem pengelolaan yang lebih jelas.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Ahmad Vananzda, mengatakan pengembangan destinasi wisata perlu menjadi perhatian pemerintah kota. Menurutnya, keterbatasan wisata alam di Samarinda membuat pemerintah harus lebih kreatif dalam menghadirkan ruang rekreasi yang dapat menarik masyarakat sekaligus menggerakkan perekonomian.

“Potensi wisata di Samarinda memang terbatas. Karena itu, kawasan yang ada perlu dikembangkan menjadi tempat wisata yang memiliki nilai ekonomi,” ujar Ahmad, Kamis (20/8/2026).

Ia menilai pembangunan sektor pariwisata tidak bisa dilakukan dengan anggaran seadanya. Pemerintah perlu menyiapkan investasi secara bertahap dan berkelanjutan agar kawasan yang dibangun benar-benar memberikan dampak dalam jangka panjang.

Menurut Ahmad, hasil dari pengembangan destinasi wisata juga tidak selalu bisa dirasakan dalam waktu cepat. Jika pembangunan mulai diperkuat pada 2027, manfaat ekonominya diperkirakan baru terlihat setelah beberapa tahun.

“Kalau ingin hasil yang besar, tentu membutuhkan dukungan anggaran yang sesuai. Jangan berharap hasilnya langsung terlihat dalam waktu satu tahun,” katanya.

Ahmad menyebut Polder Air Hitam sebagai salah satu kawasan yang memiliki modal awal untuk dikembangkan. Aktivitas masyarakat di lokasi tersebut sudah cukup tinggi, mulai dari berolahraga, jogging, bersantai hingga menikmati makanan dan minuman yang dijual pelaku UMKM.

Kondisi tersebut, lanjutnya, menunjukkan bahwa Polder Air Hitam memiliki daya tarik sebagai ruang publik. Hanya saja, aktivitas yang sudah berjalan perlu ditunjang dengan tata kelola kawasan yang lebih terarah.

Ia menyoroti sejumlah persoalan yang perlu dibenahi, seperti pengaturan parkir, keberadaan pedagang serta kepastian instansi atau pihak yang bertanggung jawab terhadap pengelolaan kawasan.

“Yang paling penting harus ada kejelasan pengelola. Kemudian bagaimana pengaturan parkir dan mekanisme bagi pedagang juga harus jelas agar ke depannya tidak menimbulkan persoalan,” terangnya.

Selain penataan fisik dan pengelolaan, Ahmad mengingatkan agar koordinasi antarorganisasi perangkat daerah diperkuat. Hal itu diperlukan terutama ketika pemerintah hendak melakukan penertiban terhadap pedagang maupun aktivitas masyarakat di sekitar kawasan.

Lebih lanjut, penertiban harus dilakukan melalui komunikasi dan koordinasi terlebih dahulu agar tidak menimbulkan kesalahpahaman dengan pihak yang sudah menjalankan aktivitas ekonomi di lokasi.

“Setiap langkah harus dikomunikasikan lebih dulu. Jangan sampai satu pihak sudah berkoordinasi dengan pemerintah, tetapi kemudian muncul penertiban dari pihak lain tanpa koordinasi,” tegas Ahmad.

DPRD Samarinda, kata dia, akan mendorong Pemkot Samarinda bersama perangkat daerah terkait untuk mengidentifikasi dan membenahi kawasan-kawasan yang memiliki potensi wisata serta nilai ekonomi.

Ia berharap Polder Air Hitam nantinya dapat dikembangkan sebagai ruang publik yang tertata dan nyaman. Di sisi lain, kawasan tersebut juga diharapkan mampu memberikan ruang bagi UMKM untuk berkembang sekaligus membuka peluang peningkatan PAD bagi Kota Samarinda. (RD/Adv)