MORFEM.ID, SAMARINDA – Program pelayanan Keluarga Berencana (KB) gratis bagi masyarakat kurang mampu di Samarinda belum dapat dilanjutkan setelah anggaran Dinas Pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana (DP2KB) terdampak efisiensi.

Kondisi tersebut mendorong DPRD Samarinda menyiapkan dukungan anggaran agar layanan tersebut dapat kembali diberikan kepada masyarakat.

Sekretaris Komisi IV DPRD Samarinda, Riska Wahyuningsih, mengatakan keterbatasan fiskal membuat DP2KB harus menghentikan sementara program KB gratis. Saat ini, anggaran yang dimiliki perangkat daerah tersebut disebut berada di kisaran Rp10 miliar.

Padahal, menurut Riska, layanan KB gratis masih dibutuhkan oleh warga yang memiliki keterbatasan ekonomi. Sebelumnya, program tersebut tidak hanya memberikan pelayanan kontrasepsi, tetapi juga membantu peserta yang harus menempuh perjalanan dari wilayah yang cukup jauh.

“Efisiensi anggaran membuat DP2KB belum bisa meneruskan layanan KB gratis. Sementara kebutuhan masyarakat terhadap program tersebut masih ada,” ujar Riska belum lama ini.

Ia menilai penghentian layanan tersebut menjadi persoalan karena kebutuhan pengendalian penduduk dan pelayanan keluarga berencana tetap berjalan. Di sisi lain, DP2KB juga harus membagi anggaran untuk menjalankan berbagai program lainnya.

Beberapa di antaranya berkaitan dengan pembangunan keluarga, pembinaan Kampung Keluarga Berkualitas, Gerakan Orang Tua Asuh serta upaya menekan angka stunting di Kota Samarinda.

Riska mengatakan DP2KB sebenarnya telah berusaha mencari alternatif pembiayaan agar pelayanan KB gratis tetap dapat berjalan. Salah satu upaya yang dilakukan yakni menjajaki dukungan dari perusahaan melalui program Corporate Social Responsibility (CSR), termasuk menggandeng organisasi profesi.

Namun, menurutnya, mengandalkan CSR untuk membiayai program tersebut secara berkelanjutan bukan pilihan yang mudah. Dukungan dari sektor swasta harus dibagi dengan berbagai kebutuhan sosial lainnya.

“Kalau hanya mengandalkan CSR, tentu keberlanjutannya sulit dijamin. Banyak perangkat daerah dan program sosial lain yang juga membutuhkan dukungan dari perusahaan,” jelasnya.

Melihat kondisi tersebut, Komisi IV DPRD Samarinda berupaya mengambil langkah melalui dukungan anggaran dari pokok-pokok pikiran DPRD. Anggaran itu diharapkan dapat membantu DP2KB kembali menyediakan layanan KB bagi warga yang membutuhkan.

Riska menyebut dirinya telah mengalokasikan sekitar Rp1,5 miliar untuk mendukung program di lingkungan DP2KB.

“Untuk mendukung program DP2KB, sekitar Rp1,5 miliar sudah saya titipkan melalui pokok-pokok pikiran,” ungkapnya.

DPRD Samarinda berharap tambahan dukungan tersebut dapat menjadi salah satu solusi di tengah keterbatasan anggaran. Selain mengembalikan akses KB gratis bagi masyarakat kurang mampu, keberlanjutan program juga dinilai penting untuk mendukung pengendalian penduduk serta pembangunan keluarga di Samarinda. (RD/Adv)