MORFEM.ID, SAMARINDA – Mekanisme pencairan Tambahan Penghasilan Pegawai (TPP) bagi guru di Samarinda menjadi perhatian DPRD Samarinda. Pola pembayaran yang dilakukan setiap tiga bulan dinilai perlu dikaji kembali agar pemberian hak guru dapat lebih teratur.

Ketua Komisi IV DPRD Samarinda, Mohammad Novan Syahronny Pasie, mengatakan persoalan tersebut telah disampaikan kalangan guru kepada DPRD sejak awal tahun. Aspirasi itu kemudian menjadi salah satu hal yang mendapat perhatian dalam pembahasan anggaran daerah.

Menurut Novan, pola pencairan TPP guru saat ini berbeda dengan sejumlah ASN pada organisasi perangkat daerah lainnya yang memperoleh pembayaran secara bulanan.

“Kami sebelumnya sudah menyampaikan kepada Dinas Pendidikan agar kebijakan pembayaran TPP ini ditinjau kembali,” ujar Novan, Senin (5/10/2026).

Ia menjelaskan, DPRD tidak serta-merta mempersoalkan pembayaran dengan sistem tiga bulanan apabila memang terdapat alasan atau kondisi tertentu yang mendasarinya. Namun, mekanisme tersebut menurutnya tidak semestinya berlangsung terus tanpa evaluasi.

“Kalau memang ada kondisi tertentu, mungkin pembayaran seperti itu masih bisa dilakukan. Tetapi jangan sampai pola tiga bulan ini kemudian dianggap sebagai kebiasaan,” katanya.

Novan mengatakan pihaknya juga telah meminta Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda ikut melihat mekanisme pencairan TPP tersebut. Evaluasi diperlukan untuk mengetahui apakah pola pembayaran yang berjalan saat ini masih menjadi pilihan paling tepat.

DPRD Samarinda selanjutnya akan memasukkan persoalan TPP guru dalam pembahasan Rancangan Peraturan Daerah (Raperda) APBD 2027. Menurut Novan, pembahasan anggaran menjadi momentum untuk mencari kemungkinan perbaikan sistem pembayaran.

Komisi IV juga telah menyampaikan persoalan tersebut kepada anggota Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda. Langkah itu dilakukan agar aspirasi guru mengenai pola pencairan TPP tidak terlewat dalam penyusunan anggaran tahun mendatang.

Meski demikian, Novan menegaskan perubahan mekanisme pembayaran tetap harus memperhitungkan kondisi fiskal daerah. Kemampuan keuangan Pemkot Samarinda akan menjadi salah satu pertimbangan dalam menentukan apakah pembayaran TPP dapat dilakukan lebih rutin.

“Kami sudah berkomunikasi dengan teman-teman Banggar, terutama dari Komisi IV, agar persoalan ini menjadi salah satu yang diprioritaskan dalam pembahasan,” tegasnya.

Ia berharap evaluasi yang dilakukan pemerintah bersama DPRD dapat menghasilkan pola pembayaran yang lebih teratur dan memberikan kepastian bagi para guru.

Pembahasan APBD 2027 nantinya akan menjadi salah satu tahapan penting untuk menentukan tindak lanjut terhadap mekanisme pencairan TPP guru tersebut. (RD/Adv)