MORFEM.ID, TANJUNG REDEB – Keterbatasan daya tampung SMA dan SMK negeri di Kalimantan Timur menjadi perhatian DPRD usai tahun ajaran baru. Persoalan ini mencuat seiring ketidakseimbangan antara jumlah lulusan SMP/sederajat dengan kapasitas sekolah menengah yang tersedia.

Berdasarkan data Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kaltim, saat ini kesediaan daya tampung SMA/SMK se-Kaltim sebanyak 52 ribu, sementara siswa lulusan SMP lebih dari 70 ribu.

Anggota Komisi III DPRD Kaltim, Syarifatul Sya’diah, mengatakan ketimpangan tersebut menjadi salah satu persoalan yang banyak disampaikan masyarakat saat agenda reses dan kunjungan kerja di daerah.

“Jumlah lulusan SMP setiap tahun terus bertambah, sementara kapasitas SMA dan SMK negeri masih terbatas. Ini menjadi persoalan yang perlu mendapat perhatian pemerintah provinsi,” kata Syarifatul kepada Morfem.id, Kamis (6/8/2026).

Menurutnya, kondisi tersebut berpotensi membuat sebagian calon peserta didik tidak tertampung di sekolah negeri, terutama di wilayah dengan pertumbuhan penduduk yang cukup tinggi seperti Balikpapan dan Berau.

Syarifatul mendorong Pemerintah Provinsi Kaltim menambah ruang kelas baru serta memperkuat sarana pendidikan. Ia menilai penambahan kapasitas ruang kelas menjadi langkah penting untuk menyeimbangkan kebutuhan pendidikan dengan ketersediaan fasilitas.

Selain pembangunan fisik, DPRD juga meminta pemerintah melakukan pemetaan kebutuhan sekolah berdasarkan jumlah lulusan SMP di setiap kecamatan. Langkah itu dinilai penting agar perencanaan pembangunan pendidikan lebih tepat sasaran.

“Pemerintah perlu memiliki data kebutuhan riil di lapangan sehingga penambahan ruang kelas maupun sekolah baru dapat disesuaikan dengan jumlah peserta didik,” ujarnya.

Ia menambahkan, sektor pendidikan harus tetap menjadi prioritas dalam pembahasan APBD 2027 meskipun kondisi fiskal daerah sedang menghadapi keterbatasan.

“Pendidikan adalah investasi jangka panjang. Karena itu, kebutuhan dasar masyarakat di bidang pendidikan harus tetap menjadi perhatian,” katanya.

DPRD Kaltim, lanjut Syarifatul, akan terus mengawal pembahasan anggaran pendidikan agar kebutuhan penambahan kapasitas SMA dan SMK negeri dapat diakomodasi dalam program pemerintah provinsi.

Hal tersebut dijewantahkannya juga dengan fokusan alokasi pokok-pokok pikiran untuk APBD 2027 kepada penambahan ruang kelas SMA/SMK di Berau.

“Ini sebagai bentuk dukungan dan mencari solusi permasalahan yang terjadi selama ini,” ungkap Syarifatul.

“Masyarakat pastinya berharap pemerintah segera mengambil langkah konkret untuk menambah daya tampung sekolah negeri sehingga lulusan SMP tidak kesulitan melanjutkan pendidikan ke jenjang SMA maupun SMK,” timpalnya.