MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda mendorong Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyiapkan sistem transportasi massal sebagai langkah mengantisipasi terus bertambahnya jumlah kendaraan bermotor di ibu kota Kaltim.

Desakan itu muncul setelah jumlah kendaraan yang terdaftar kini bahkan melampaui jumlah penduduk Samarinda.

Data Korps Lalu Lintas (Korlantas) Polri per 12 Juli 2026 mencatat terdapat 1.011.531 kendaraan di Samarinda. Rinciannya, sebanyak 904.150 unit merupakan sepeda motor dan 107.381 unit mobil pribadi. Sementara berdasarkan data Badan Pusat Statistik (BPS) tahun 2025, jumlah penduduk Samarinda mencapai sekitar 893.385 jiwa.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan kondisi tersebut menjadi peringatan bagi pemerintah untuk segera menyediakan moda transportasi publik yang layak. Menurutnya, masyarakat membutuhkan pilihan selain menggunakan kendaraan pribadi.

“Kalau semua kendaraan itu digunakan secara bersamaan, tentu akan menimbulkan persoalan besar, mulai dari kemacetan hingga keterbatasan lahan parkir. Karena itu kami berharap transportasi massal bisa mulai direalisasikan pada 2027,” ujarnya, Selasa (28/7/2026).

Ia menjelaskan, upaya memperlebar ruas jalan di kawasan perkotaan semakin sulit dilakukan karena keterbatasan lahan. Oleh sebab itu, pembangunan transportasi umum dinilai menjadi solusi yang lebih efektif dalam mengurangi kepadatan lalu lintas.

Deni berharap program tersebut sudah masuk dalam perencanaan dan penganggaran pemerintah daerah sehingga proses realisasinya dapat dimulai tahun depan.

“Kami ingin masyarakat memiliki alternatif transportasi yang nyaman sehingga ketergantungan terhadap kendaraan pribadi bisa dikurangi,” katanya.

Menurutnya, jika pertumbuhan kendaraan terus meningkat tanpa diimbangi penyediaan angkutan umum, Samarinda berisiko menghadapi persoalan lalu lintas yang semakin kompleks, termasuk kemacetan yang lebih parah dan meningkatnya kebutuhan ruang parkir.

Ia menambahkan, penyediaan transportasi massal merupakan bagian dari pelayanan publik yang perlu dipenuhi pemerintah demi menciptakan sistem mobilitas yang lebih aman, efisien, dan nyaman bagi masyarakat.

“Dengan kondisi ruang jalan yang semakin terbatas, pemerintah harus mulai menghadirkan transportasi massal sebagai solusi jangka panjang untuk memenuhi kebutuhan mobilitas warga,” tutupnya. (RD/Adv)