MORFEM.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda belum memperoleh hasil audit Inspektorat terkait dugaan pelanggaran yang melibatkan aparatur sipil negara (ASN) di lingkungan Dinas Perdagangan (Disdag). Jika laporan tersebut tak kunjung disampaikan, DPRD berencana memanggil Inspektorat untuk meminta penjelasan.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan sebelumnya Inspektorat telah menyampaikan komitmen untuk menyerahkan hasil pemeriksaan kepada DPRD. Namun, hingga kini laporan tersebut belum diterima.

“Sebelumnya Kepala Inspektorat sudah menyampaikan bahwa hasil pemeriksaan akan diberikan kepada DPRD. Sampai sekarang kami masih menunggu laporan itu,” ujarnya, Kamis (23/7/2026).

Menurut Iswandi, pemanggilan Inspektorat nantinya merupakan bagian dari fungsi pengawasan yang dimiliki DPRD. Langkah tersebut bukan dimaksudkan untuk mencampuri kewenangan pemerintah dalam menentukan tindak lanjut hasil pemeriksaan.

Ia menegaskan, DPRD tetap menghormati mekanisme yang berlaku di lingkungan pemerintah, termasuk apabila nantinya terdapat proses pembinaan ataupun pemberian sanksi terhadap ASN yang terbukti melanggar aturan.

“Kami tidak mengintervensi proses yang menjadi kewenangan pemerintah. Namun sebagai lembaga pengawas, kami perlu mengetahui hasil pemeriksaannya agar bisa melihat persoalan secara menyeluruh,” katanya.

Iswandi menilai dokumen hasil audit penting sebagai bahan evaluasi DPRD terhadap tata kelola di Dinas Perdagangan. Selain itu, laporan tersebut juga dibutuhkan untuk mengawasi pelaksanaan sejumlah program strategis yang berada di bawah dinas tersebut, termasuk revitalisasi Pasar Pagi.

Menurutnya, penyampaian hasil audit secara terbuka akan memperkuat akuntabilitas penyelenggaraan pemerintahan sekaligus memberikan kepastian kepada masyarakat mengenai tindak lanjut yang diambil atas dugaan pelanggaran tersebut.

“Kami berharap hasil audit segera disampaikan. Dengan begitu, fungsi pengawasan DPRD dapat berjalan optimal dan masyarakat juga mengetahui sejauh mana penanganan persoalan ini dilakukan pemerintah,” pungkasnya. (RD/Adv)