MORFEM.ID, SAMARINDA – Pemerintah Kota Samarinda mulai menyusun arah pembangunan tahun 2027 dengan menekankan program yang berorientasi pada penyelesaian masalah masyarakat.

Hal itu disampaikan Wali Kota Samarinda Andi Harun usai Rapat Koordinasi Pemerintah Kota Samarinda yang digelar di Ruang Arutala Bapperida, Balai Kota Samarinda, Selasa (21/7/2027).

Rapat tersebut dihadiri Wakil Wali Kota, Sekretaris Daerah, para asisten, staf ahli, kepala perangkat daerah, kepala bagian Setda, Ketua Tim Wali Kota untuk Akselerasi Pembangunan (TWAP), direksi BUMD, camat, serta lurah se-Kota Samarinda.

Dalam arahannya, Andi Harun mengatakan rapat koordinasi difokuskan untuk mengevaluasi pelaksanaan program tahun 2025 sekaligus menyiapkan strategi pembangunan 2027.

Menurutnya, kondisi APBD tahun 2027 diperkirakan masih dipengaruhi kebijakan efisiensi anggaran dari pemerintah pusat.

Karena itu, seluruh perangkat daerah diminta menyusun program yang realistis dan benar-benar menjawab persoalan di masyarakat, bukan sekadar menjalankan kegiatan rutin.

“Setiap program harus jelas masalah apa yang ingin diselesaikan. Jadi bukan hanya menghabiskan anggaran, tetapi harus bisa menunjukkan dampak nyata bagi masyarakat,” ujar Andi Harun saat dikonfirmasi Morfem.id, Selasa (21/7/2026).

Andi Harun mencontohkan, apabila Dinas Sosial mengusulkan anggaran untuk penanganan kemiskinan, maka harus disertai target penurunan angka kemiskinan yang terukur. Dengan demikian, belanja pemerintah benar-benar tepat sasaran.

Untuk memastikan hal tersebut, Pemkot Samarinda akan menerapkan Key Performance Indicator (KPI) yang berfokus pada outcome atau hasil yang dicapai, bukan hanya output berupa jumlah kegiatan yang dilaksanakan.

Selain itu, evaluasi kinerja perangkat daerah tidak lagi hanya dilakukan di akhir tahun. Pemkot akan menerapkan evaluasi secara berkala setiap triwulan, semester, hingga tahunan.

Menurut Andi Harun, pola evaluasi tersebut menjadi sistem peringatan dini (early warning) apabila target yang telah ditetapkan belum menunjukkan kemajuan, sehingga dapat segera dilakukan perbaikan sebelum akhir tahun anggaran.

“Kalau baru dievaluasi di akhir tahun, ketika target tidak tercapai kita sudah kehilangan waktu. Karena itu evaluasi harus dilakukan sejak triwulan agar kendala bisa segera diperbaiki,” katanya.

Ia menegaskan, keberhasilan pemerintah akan diukur dari penyelesaian persoalan yang dirasakan masyarakat, seperti penyediaan air bersih, perbaikan jalan, penerangan jalan umum, hingga penguatan UMKM.

Di sisi lain, Andi Harun juga mengingatkan seluruh jajaran pemerintah agar tetap mengikuti arah kebijakan nasional, termasuk kebijakan efisiensi anggaran yang menjadi bagian dari rencana APBN 2027.

Menurutnya, pemerintah daerah harus mampu beradaptasi dengan kondisi tersebut tanpa mengurangi kualitas pelayanan kepada masyarakat.

Meski anggaran terbatas, Andi Harun optimistis pembangunan tetap dapat berjalan melalui inovasi dan semangat gotong royong. Ia mencontohkan program gotong royong yang melibatkan lurah dan ketua RT dalam pembangunan lingkungan tanpa sepenuhnya bergantung pada APBD.

“Efisiensi bukan alasan untuk berhenti bekerja. Justru dengan kondisi ini kita dituntut lebih kreatif agar pembangunan dan pelayanan kepada masyarakat tetap berjalan,” pungkasnya. (RD)