MORFEM.ID, SAMARINDA – Dinas Pendidikan dan Kebudayaan (Disdikbud) Kota Samarinda menegaskan persoalan yang muncul dalam pelaksanaan Sistem Penerimaan Murid Baru (SPMB) jalur domisili tingkat SMP bukan disebabkan oleh kesalahan sistem pendaftaran.

Menurut Disdikbud, akar persoalannya terletak pada tingginya jumlah pendaftar yang ingin masuk ke SMP negeri dibandingkan dengan daya tampung yang tersedia.

Kepala Bidang Pembinaan SMP Disdikbud Samarinda, Muhammad Wahiduddin, menjelaskan bahwa jalur domisili menggunakan sistem pengukuran jarak antara rumah calon peserta didik dengan sekolah tujuan berdasarkan titik koordinat.

Ia mengatakan, secara teknis pelaksanaan SPMB berjalan sesuai mekanisme yang telah disiapkan. Sistem pendaftaran telah melalui berbagai tahapan simulasi sebelum diterapkan, sementara aplikasi yang digunakan dikelola oleh Dinas Komunikasi dan Informatika (Diskominfo).

“Secara teknis pelaksanaannya tidak ada kendala yang berarti. Sistem sudah kami uji berkali-kali sebelum digunakan, bahkan sekolah juga membantu masyarakat yang kesulitan melakukan pendaftaran secara daring,” ujarnya saat dikonfirmasi Morfem.id, Kamis (2/7/2026).

Meski demikian, Wahiduddin mengakui tidak semua calon peserta didik dapat diterima di SMP negeri. Hal itu terjadi karena jumlah peminat jauh lebih besar dibandingkan kapasitas sekolah negeri yang tersedia di sejumlah wilayah.

Menurutnya, dari sekitar 13 ribu lulusan SD negeri dan swasta di Samarinda, daya tampung SMP negeri hanya sekitar 10 ribu siswa. Sisanya masih dapat melanjutkan pendidikan di SMP swasta yang juga telah disiapkan untuk menampung peserta didik.

“Kalau semua lulusan SD ingin masuk ke SMP negeri tentu tidak bisa tertampung. Kapasitas sekolah negeri memang terbatas, sedangkan sekolah swasta juga menjadi bagian dari sistem pendidikan yang telah disiapkan untuk menerima siswa,” katanya.

Ia menambahkan, pembangunan sekolah baru tidak bisa dilakukan hanya karena tingginya jumlah pendaftar di satu kawasan. Pemerintah harus lebih dahulu melakukan analisis terhadap jumlah penduduk, persebaran sekolah, dan kebutuhan pendidikan di setiap wilayah.

Selain itu, Disdikbud memastikan seluruh kuota di SMP negeri yang belum terisi akan dimanfaatkan untuk menampung calon peserta didik yang belum mendapatkan sekolah. Mekanisme pengisian kuota tersebut masih menunggu selesainya proses daftar ulang sebelum dilaporkan kepada Wali Kota Samarinda.

“Setelah daftar ulang selesai, kami akan memetakan sekolah mana saja yang masih memiliki kursi kosong. Kuota yang belum terisi itu nantinya akan dioptimalkan untuk penempatan siswa yang belum tertampung,” jelasnya.

Menanggapi aduan mengenai dugaan perubahan titik koordinat rumah calon peserta didik, Wahiduddin menegaskan sistem yang digunakan bersifat terpusat sehingga kecil kemungkinan perubahan hanya terjadi pada satu orang.

“Kalau memang ada kesalahan pada sistem, dampaknya pasti dirasakan seluruh pengguna, bukan hanya satu pendaftar. Karena itu kami akan berkoordinasi dengan Diskominfo untuk memastikan laporan tersebut,” terangnya.

Disdikbud juga memastikan evaluasi terhadap pelaksanaan SPMB akan tetap dilakukan setelah seluruh tahapan selesai. Evaluasi tersebut akan menjadi bahan masukan bagi pemerintah daerah maupun Kementerian Pendidikan untuk penyempurnaan sistem penerimaan peserta didik pada tahun-tahun mendatang.

Sementara itu, terkait isu praktik jual beli kursi sekolah yang sempat beredar di masyarakat, Wahiduddin menegaskan hingga saat ini Disdikbud belum menerima laporan yang disertai bukti. Ia memastikan setiap aduan akan ditindaklanjuti apabila terdapat bukti yang dapat dipertanggungjawabkan.

“Kalau ada laporan disertai bukti, tentu akan kami tindak lanjuti. Tetapi sampai hari ini belum ada laporan yang bisa membuktikan adanya praktik tersebut,” tukasnya. (RD)