MORFEM.ID, SAMARINDA – Komisi II DPRD Kota Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) segera menyiapkan langkah antisipasi menyusul kenaikan harga bahan bakar minyak (BBM).

Kebijakan tersebut dinilai berpotensi memicu kenaikan harga kebutuhan pokok dan menekan daya beli masyarakat apabila tidak direspons dengan cepat.

Ketua Komisi II DPRD Samarinda, Iswandi, mengatakan pengendalian inflasi tidak dapat dilakukan oleh satu instansi saja. Menurutnya, seluruh unsur yang tergabung dalam Tim Pengendali Inflasi Daerah (TPID) harus bergerak bersama untuk memantau perkembangan harga sekaligus menentukan langkah penanganan yang tepat.

Ia menjelaskan, TPID memiliki peran penting dalam mengidentifikasi faktor penyebab kenaikan harga, memonitor kondisi pasar, hingga menyusun kebijakan agar gejolak inflasi tidak semakin meluas.

“Pengendalian inflasi membutuhkan kerja bersama. Semua pihak yang tergabung dalam TPID harus aktif mencari solusi agar dampak kenaikan BBM tidak semakin dirasakan masyarakat,” ujar Iswandi, Jumat (26/6/2026).

Menurutnya, sejumlah komoditas pangan masih menjadi penyumbang utama inflasi di daerah. Produk seperti cabai, ikan, dan minyak goreng dinilai sangat rentan mengalami kenaikan harga ketika biaya distribusi meningkat akibat penyesuaian harga BBM.

Karena itu, ia meminta pemerintah daerah segera memperbarui data perkembangan harga di lapangan sehingga langkah penanganan dapat dilakukan berdasarkan kondisi riil.

“Pemerintah perlu memetakan komoditas mana yang paling terdampak agar kebijakan yang diambil benar-benar tepat sasaran,” katanya.

Iswandi menilai kenaikan harga BBM hampir selalu diikuti meningkatnya biaya transportasi dan distribusi barang. Jika tidak segera diantisipasi, kondisi tersebut dikhawatirkan akan mendorong kenaikan harga berbagai kebutuhan masyarakat.

Untuk itu, DPRD mendorong Pemkot Samarinda memanfaatkan berbagai program yang telah tersedia dalam APBD, seperti operasi pasar, penguatan ketahanan pangan, hingga bantuan distribusi guna menjaga stabilitas harga.

“Program pengendalian sebenarnya sudah tersedia. Yang terpenting sekarang adalah percepatan pelaksanaannya supaya masyarakat bisa segera merasakan manfaatnya,” tegasnya.

Dalam waktu dekat, Komisi II DPRD Samarinda juga dijadwalkan melakukan pembahasan bersama TPID guna mengevaluasi kondisi inflasi sekaligus menyusun strategi menghadapi dampak lanjutan kenaikan BBM.

DPRD berharap langkah antisipatif dapat segera dijalankan sehingga lonjakan harga kebutuhan pokok bisa ditekan, sementara daya beli masyarakat tetap terjaga di tengah perubahan kondisi ekonomi. (RD/Adv)