MORFEM.ID, SAMARINDA – Ketua Dewan Pimpinan Cabang (DPC) PDI Perjuangan Kota Samarinda, Iswandi, mendorong agar nilai-nilai Trisakti yang diperkenalkan Presiden pertama Republik Indonesia Soekarno dapat menjadi salah satu pijakan dalam menentukan arah pembangunan daerah, termasuk dalam penyusunan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Menurut Iswandi, penerapan prinsip Trisakti dalam kebijakan pemerintah daerah dinilai penting agar setiap program pembangunan memiliki orientasi utama terhadap kepentingan masyarakat.

Hal itu disampaikan Iswandi dalam forum diskusi publik bertajuk “Memahami Trisakti Bung Karno dalam Pembangunan Kota Samarinda” yang berlangsung di Kantor DPC PDI-P Samarinda, Minggu (21/6/2026).

“Inti dari Trisakti adalah bagaimana kebijakan yang dibuat pemimpin memiliki tujuan akhir untuk kesejahteraan rakyat. Nilai itu harus bisa diterjemahkan dalam setiap keputusan pembangunan,” ujar Iswandi.

Ia menilai selama ini konsep tersebut belum sepenuhnya digunakan sebagai indikator dalam menyusun kebijakan daerah, baik dalam perencanaan anggaran, pembangunan infrastruktur, maupun program sosial kemasyarakatan.

Menurutnya, hasil pembahasan dalam diskusi menunjukkan bahwa nilai Trisakti sebenarnya dapat diterapkan dalam berbagai sektor pemerintahan.

“Banyak hal yang bisa dikaitkan dengan konsep ini, mulai dari perencanaan APBD, pembangunan kota, penguatan sosial, hingga sektor kebudayaan. Tinggal bagaimana menjadikannya sebagai bagian dari arah kebijakan,” katanya.

Iswandi menyebut hasil diskusi tersebut akan dirangkum menjadi rekomendasi yang nantinya disampaikan kepada pemerintah daerah sebagai bahan pertimbangan dalam menyusun program pembangunan.

Ia mengatakan masukan dari berbagai pihak dalam forum tersebut akan terlebih dahulu dikaji agar rekomendasi yang diberikan memiliki nilai dan manfaat bagi penyelenggaraan pemerintahan.

“Kita tidak bisa langsung menyimpulkan begitu saja. Semua masukan akan dikumpulkan dan dirumuskan agar nantinya menjadi bahan yang bisa memperkaya kebijakan pemerintah,” jelasnya.

Dalam kesempatan tersebut, Iswandi juga menyinggung sejumlah pembangunan besar di Samarinda yang menurutnya perlu dilihat kembali dari sisi keterlibatan dan kebutuhan masyarakat.

Ia mencontohkan pembangunan ulang Pasar Pagi serta proyek Terowongan Samarinda yang sebelumnya sempat menjadi perhatian publik.

“Setiap pembangunan idealnya lahir dari kebutuhan warga. Pertanyaannya sekarang, apakah sebuah proyek memang berasal dari aspirasi masyarakat atau hanya membawa nama masyarakat sebagai alasan,” ungkapnya.

Menurutnya, program yang benar-benar sesuai dengan kebutuhan rakyat seharusnya mendapatkan dukungan luas dan tidak terus memunculkan perdebatan di tengah masyarakat.

“Kalau masyarakat merasa itu memang kebutuhan mereka, tentu responsnya akan berbeda. Tetapi kalau ada jarak antara kebijakan dan kebutuhan warga, pasti muncul diskusi dan kritik,” tegasnya.

Iswandi mengakui terdapat beberapa program Pemerintah Kota Samarinda yang dinilai sudah berjalan baik. Namun, ia juga menyebut masih ada kebijakan yang menurutnya perlu dievaluasi agar lebih sesuai dengan prinsip keberpihakan kepada rakyat.

“Sebagian sudah berjalan dengan baik, tetapi tetap ada hal yang harus diperbaiki. Ukurannya sederhana, apakah benar memberikan manfaat bagi masyarakat atau belum,” tukasnya. (RD)