MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana Pemerintah Kota Samarinda meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir hingga menembus Rp200 miliar dinilai sangat bergantung pada tingkat partisipasi warga dalam program parkir berlangganan yang sedang dipersiapkan.

Kepala Bidang Lalu Lintas Jalan (LLJ) Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda, Boy Leonardo Sianipar, menyampaikan target tersebut disusun berdasarkan potensi jumlah kendaraan yang beroperasi di Kota Tepian serta perkiraan pengguna yang akan beralih ke sistem parkir tahunan.

Menurutnya, tantangan utama bukan terletak pada besarnya angka yang ditargetkan, melainkan pada kemampuan pemerintah meyakinkan masyarakat untuk ikut dalam skema baru tersebut. Semakin banyak kendaraan yang terdaftar, semakin besar pula peluang target pendapatan dapat tercapai.

“Target tersebut menjadi dorongan bagi kami agar pelaksanaan program memiliki arah yang jelas dan terukur,” ujarnya.

Boy menjelaskan, pada tahun mendatang Dishub Samarinda dibebani target pendapatan sekitar Rp204 miliar. Dari jumlah itu, sekitar Rp200 miliar diharapkan berasal dari sektor perparkiran, sedangkan sisanya berasal dari sumber pendapatan lain, termasuk layanan kepelabuhanan dan dermaga.

Target tersebut mengacu pada data kendaraan yang tercatat di Samarinda, yakni sekitar 750 ribu unit sepeda motor dan lebih dari 100 ribu unit mobil. Dengan jumlah kendaraan yang cukup besar, pemerintah melihat peluang peningkatan pendapatan dari sektor parkir masih sangat potensial.

Berdasarkan simulasi yang dilakukan, apabila seluruh pemilik kendaraan mengikuti program parkir berlangganan dengan tarif Rp400 ribu per tahun untuk sepeda motor dan Rp1 juta per tahun untuk mobil, potensi pendapatan yang dapat diperoleh bahkan mencapai lebih dari Rp400 miliar setiap tahunnya.

Meski demikian, pemerintah menyadari skenario tersebut tidak mudah diwujudkan dalam waktu dekat. Karena itu, target yang dipasang saat ini didasarkan pada asumsi bahwa sebagian dari total pemilik kendaraan akan bergabung dalam program tersebut.

Menurut Boy, seluruh proyeksi yang dibuat telah mempertimbangkan jumlah kendaraan yang ada serta perkiraan tingkat partisipasi masyarakat yang dinilai masih realistis untuk dicapai.

Pemerintah juga akan melakukan evaluasi terhadap pelaksanaan program pada Oktober mendatang guna melihat perkembangan di lapangan sekaligus mengukur efektivitas kebijakan yang diterapkan.

Evaluasi tersebut dianggap penting karena sistem parkir berlangganan merupakan kebijakan baru yang membutuhkan penyesuaian, baik dari sisi teknis pelaksanaan maupun penerimaan masyarakat.

“Kami tetap optimistis. Target yang tinggi bukan tanpa perhitungan, tetapi menjadi motivasi agar program ini dapat dijalankan secara maksimal dan memberikan hasil yang sesuai harapan,” pungkasnya. (RD)