MORFEM.ID, SAMARINDA – Kondisi ekonomi yang belum sepenuhnya pulih mulai berdampak pada kemampuan keuangan Pemerintah Provinsi Kaltim. Hingga memasuki pertengahan 2026, capaian Pendapatan Asli Daerah (PAD) masih berada di bawah target yang diharapkan.

Sekretaris Daerah Provinsi Kaltim, Sri Wahyuni, mengatakan perlambatan ekonomi turut memengaruhi tingkat konsumsi masyarakat. Situasi tersebut berdampak pada kemampuan warga dalam memenuhi kewajiban perpajakan yang selama ini menjadi salah satu sumber penerimaan daerah.

“Situasi ekonomi saat ini turut memberi pengaruh terhadap tingkat konsumsi masyarakat. Kondisi tersebut juga berdampak pada kemampuan masyarakat dalam memenuhi kewajiban pembayaran pajak,” kata Sri Wahyuni, Kamis (18/6/2026).

Berdasarkan data yang dimiliki pemerintah daerah, realisasi PAD hingga saat ini baru mencapai sekitar 34 persen dari target yang ditetapkan dalam APBD 2026.

Capaian tersebut dinilai masih berada di bawah proyeksi yang semestinya dapat diraih pada pertengahan tahun.

Menurut Sri, apabila mengacu pada pola penerimaan normal, capaian PAD seharusnya sudah mendekati angka 50 persen pada periode ini. Namun kondisi ekonomi yang sedang berlangsung menyebabkan adanya penyesuaian terhadap target tersebut.

“Sampai sekarang PAD kita baru 34 persen. Sebenarnya kalau melihat periode pertengahan tahun seperti ini, idealnya sudah sekitar 50 persen. Jadi memang ada koreksi,” ujarnya.

Meski demikian, Pemprov Kaltim tetap berupaya mengoptimalkan penerimaan daerah pada sisa waktu tahun anggaran berjalan. Berbagai strategi akan dilakukan untuk memperkuat pendapatan agar tetap mampu mendukung program pembangunan dan pelayanan publik.

“Kita terus berupaya supaya target itu bisa terpenuhi. Meskipun mungkin tidak sampai 100 persen, paling tidak PAD kita bisa mengimbangi kebutuhan belanja daerah,” kata Sri.

Ia menambahkan, menjaga keseimbangan antara pendapatan dan pengeluaran daerah menjadi pekerjaan yang tidak mudah di tengah kondisi ekonomi yang masih berfluktuasi. Pemerintah daerah harus memastikan stabilitas fiskal tetap terjaga agar berbagai program prioritas dapat terus berjalan.

Sri mengungkapkan pihaknya terus memantau perkembangan penerimaan daerah dari berbagai sektor. Evaluasi berkala dilakukan untuk mengetahui potensi perlambatan sekaligus mencari langkah optimalisasi yang dapat dilakukan.

Menurutnya, keberlangsungan pelayanan kepada masyarakat tetap menjadi fokus utama pemerintah daerah. Karena itu, upaya menjaga kemampuan fiskal daerah akan terus dilakukan agar kebutuhan belanja pemerintah tidak terganggu.

“Yang penting bagi kami bagaimana pendapatan daerah tetap terjaga sehingga kebutuhan belanja dan pelayanan kepada masyarakat bisa tetap berjalan,” tukasnya. (RD)