MORREM.ID, SAMARINDA – Menurunnya aktivitas pertambangan batu bara di Samarinda mulai berdampak pada kondisi ketenagakerjaan.

Sejumlah pekerja dilaporkan kehilangan pekerjaan seiring berkurangnya operasional perusahaan tambang di daerah tersebut.

Menyikapi kondisi itu, Komisi IV DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota Samarinda menyiapkan program yang dapat membantu para pekerja terdampak PHK agar tetap memiliki peluang memperoleh penghasilan.

Salah satu usulan yang mengemuka adalah pemberian akses permodalan tanpa bunga bagi masyarakat yang ingin memulai usaha mandiri.

Anggota Komisi IV DPRD Samarinda, Ismail Latisi, menilai program pelatihan kerja yang selama ini dijalankan pemerintah perlu dibarengi dengan dukungan modal usaha.

Menurutnya, keterampilan yang diperoleh melalui pelatihan akan lebih bermanfaat apabila dapat langsung diterapkan untuk membangun usaha.

Ia mengatakan banyak mantan pekerja tambang yang selama ini bergantung pada sektor tersebut sehingga membutuhkan kemampuan baru untuk beradaptasi dengan kondisi ekonomi saat ini.

“Yang harus dipersiapkan adalah bagaimana para pekerja eks tambang memiliki keterampilan lain yang bisa dikembangkan menjadi usaha produktif dan sumber pendapatan baru,” kata Ismail, Selasa (16/6/2026).

Menurutnya, keterbatasan modal sering menjadi hambatan utama bagi masyarakat yang ingin memulai usaha. Situasi tersebut semakin sulit bagi mereka yang baru saja kehilangan pekerjaan dan belum memiliki pemasukan tetap.

Karena itu, ia mendorong pemerintah melalui instansi terkait, termasuk Dinas Koperasi, untuk menghadirkan skema bantuan atau pinjaman modal tanpa bunga yang mudah dijangkau masyarakat terdampak PHK.

“Kalau ada kemauan untuk berusaha tetapi terkendala modal, maka program pinjaman tanpa bunga bisa menjadi solusi. Dengan begitu, mereka tetap punya kesempatan untuk membuka usaha dan memperoleh penghasilan,” ujarnya.

Ismail berharap program dukungan permodalan tersebut dapat menjadi salah satu langkah antisipasi pemerintah dalam menghadapi dampak ekonomi dan sosial akibat perlambatan sektor pertambangan di Samarinda. (RD/Adv)