MORFEM.ID, SAMARINDA – Penutupan tiga rumah sakit swasta di Samarinda memunculkan pertanyaan mengenai kesiapan layanan kesehatan di Kaltim, terutama di tengah meningkatnya jumlah penduduk akibat arus migrasi dalam beberapa tahun terakhir.

Meski demikian, Dinas Kesehatan (Dinkes) Kaltim memastikan kapasitas tempat tidur rumah sakit masih berada pada level yang aman.

Kepala Dinkes Kaltim, Jaya Mualimin, mengatakan berhentinya operasional Rumah Sakit Islam Samarinda, Rumah Sakit Haji Darjad, dan Rumah Sakit Bhakti Nugraha tidak berdampak signifikan terhadap ketersediaan layanan rawat inap di Kota Samarinda.

Menurutnya, kebutuhan tempat tidur rumah sakit masih dapat dipenuhi karena sejumlah fasilitas kesehatan baru mulai beroperasi dan beberapa rumah sakit yang sudah ada melakukan penambahan kapasitas pelayanan.

“Kalau dilihat dari rasio tempat tidur terhadap jumlah penduduk, kita masih aman. Bahkan masih di atas standar minimal,” ujar Jaya, Selasa (9/6/2026).

Ia menjelaskan, standar nasional menetapkan rasio ideal satu tempat tidur rumah sakit untuk setiap 1.000 penduduk. Sementara itu, rasio di Samarinda saat ini mencapai sekitar 1,6 tempat tidur per 1.000 penduduk atau berada di atas ketentuan minimum yang ditetapkan pemerintah.

Selain penambahan kapasitas di sejumlah rumah sakit, hadirnya fasilitas kesehatan baru juga dinilai membantu menjaga ketersediaan layanan. Beberapa di antaranya adalah Rumah Sakit Bhayangkara serta Rumah Sakit Primecare yang berada di kawasan Jalan Muso Salim.

Rumah Sakit Umum Daerah Abdul Wahab Sjahranie (AWS) dan Rumah Sakit Inche Abdoel Moeis juga disebut telah menambah jumlah tempat tidur guna mengantisipasi meningkatnya kebutuhan pelayanan kesehatan masyarakat.

Jaya menambahkan, tingkat keterisian tempat tidur atau Bed Occupancy Rate (BOR) di sebagian besar rumah sakit masih relatif terkendali. Secara umum, angka keterisian masih berada di bawah 60 persen.

Meski begitu, ia mengakui ruang perawatan kelas III sering mengalami kepadatan pasien dibandingkan kelas perawatan lainnya. Karena itu, pengelolaan distribusi pasien antar rumah sakit perlu terus diperkuat agar kapasitas yang tersedia dapat dimanfaatkan secara merata.

“Jangan sampai ada rumah sakit yang penuh sementara rumah sakit lain masih memiliki banyak tempat tidur kosong. Pengaturan distribusi pasien harus berjalan dengan baik,” katanya.

PPU dan Kukar Sempat Kekurangan Kapasitas

Dinkes Kaltim juga menyoroti kondisi di sejumlah daerah yang sebelumnya memiliki rasio tempat tidur di bawah standar nasional, seperti Kabupaten Penajam Paser Utara (PPU) dan Kutai Kartanegara (Kukar).

Namun, kondisi tersebut diperkirakan membaik setelah sejumlah rumah sakit baru mulai beroperasi. Di Kukar, fasilitas kesehatan yang berada di wilayah Semboja, Kota Bangun, Muara Badak hingga RSUD Parikesit disebut siap memperkuat layanan kesehatan masyarakat.

Sementara itu di PPU, pembangunan dan pengembangan sejumlah rumah sakit baru diyakini akan meningkatkan kapasitas pelayanan kesehatan secara signifikan dalam beberapa tahun ke depan.

“Kalau seluruh rumah sakit yang direncanakan itu beroperasi, rasio tempat tidur di PPU bisa lebih dari satu per seribu penduduk,” jelasnya.

Pertumbuhan Penduduk Jadi Tantangan

Jaya mengungkapkan bahwa jumlah penduduk Kaltim saat ini diperkirakan telah mencapai sekitar 4,4 juta jiwa. Angka tersebut meningkat dibanding beberapa tahun sebelumnya yang berada di kisaran 3,9 juta jiwa.

Peningkatan jumlah penduduk tersebut salah satunya dipicu oleh masuknya pendatang dari berbagai daerah seiring pembangunan Ibu Kota Nusantara (IKN). Sebagian menetap di kawasan sekitar IKN, sementara lainnya memilih tinggal di daerah penyangga seperti Samarinda dan Balikpapan.

Meski jumlah penduduk terus bertambah, Dinkes Kaltim menilai kapasitas layanan kesehatan yang tersedia saat ini masih mampu mengimbangi kebutuhan masyarakat.

“Secara keseluruhan masih aman. Yang terpenting adalah pengelolaan layanan kesehatan dan distribusi pasien antar rumah sakit dapat berjalan dengan baik,” tutup Jaya. (RD)