MORFEM.ID, SAMARINDA – Perkembangan teknologi digital yang berlangsung cepat dinilai telah mengubah pola komunikasi antara pemerintah dan masyarakat.

Kondisi tersebut menuntut pemerintah untuk menyesuaikan cara menyampaikan informasi agar tetap efektif dan mampu menjangkau publik secara luas.

Ketua PWI Kaltim, Abdurrahman, mengatakan tantangan utama yang dihadapi pemerintah saat ini bukan semata-mata pada penyusunan kebijakan, melainkan bagaimana kebijakan tersebut dapat dikomunikasikan dengan baik kepada masyarakat di tengah derasnya arus informasi digital.

Menurutnya, transformasi digital telah menggeser cara masyarakat memperoleh dan mengonsumsi informasi. Karena itu, pendekatan komunikasi yang selama ini digunakan pemerintah perlu terus diperbarui agar sesuai dengan perkembangan zaman.

“Perubahan paling terasa saat ini terjadi pada sektor komunikasi. Di sinilah komunikasi politik menjadi garda terdepan karena langsung bersentuhan dengan masyarakat,” ujar Abdurrahman belum lama ini.

Ia menilai persoalan komunikasi publik bukan hanya terjadi di daerah, tetapi juga menjadi tantangan bagi pemerintah pusat. Hal itu terlihat dari sejumlah perubahan yang terjadi pada lembaga dan struktur yang menangani urusan komunikasi pemerintahan dalam beberapa tahun terakhir.

Menurut Abdurrahman, kondisi tersebut menunjukkan bahwa pemerintah masih berupaya menemukan pola komunikasi yang mampu menjawab kebutuhan masyarakat di era digital yang serba cepat.

Ia menambahkan, perubahan yang terjadi dalam sistem demokrasi dan kehumasan pemerintahan membuat aparatur negara harus memiliki kemampuan beradaptasi yang lebih baik. Transparansi informasi dan respons yang cepat menjadi faktor penting dalam membangun kepercayaan publik.

“Peta komunikasi politik, demokrasi, hingga hubungan masyarakat dalam pemerintahan saat ini sudah jauh berbeda dibanding sebelumnya,” katanya.

Selain membahas komunikasi politik, Abdurrahman juga menyoroti pentingnya peningkatan literasi digital masyarakat.

Lebih lanjut, kemajuan teknologi membawa manfaat besar, tetapi pada saat yang sama membuka peluang munculnya berbagai bentuk kejahatan berbasis digital.

Ia menjelaskan bahwa praktik penipuan kini semakin banyak dilakukan melalui media digital dengan berbagai modus yang terus berkembang. Pelaku memanfaatkan media sosial, aplikasi pesan, hingga identitas palsu untuk mendapatkan kepercayaan calon korban.

“Banyak tindak kejahatan yang kini berpindah ke ruang digital. Modusnya semakin kompleks dan sering memanfaatkan akun atau identitas yang dibuat seolah-olah meyakinkan,” jelasnya.

Karena itu, ia mengingatkan bahwa literasi digital tidak hanya berkaitan dengan kemampuan menggunakan teknologi, tetapi juga mencakup pemahaman mengenai keamanan digital dan kemampuan memilah informasi yang beredar di internet.

“Kesadaran masyarakat terhadap risiko kejahatan siber, penyebaran hoaks, dan manipulasi informasi harus terus ditingkatkan agar masyarakat tidak mudah menjadi korban di tengah pesatnya perkembangan teknologi digital saat ini,” tukasnya. (RD)