MORFEM.ID, SAMARINDA – DPRD Kota Samarinda memberi perhatian terhadap rencana penyewaan kendaraan dinas dengan nilai mencapai Rp160 juta per bulan yang dilakukan Pemerintah Kota Samarinda.

Kalangan legislatif memastikan persoalan tersebut akan ditelaah lebih lanjut melalui mekanisme pengawasan dewan.

Ketua Komisi I DPRD Samarinda, Samri Shaputra, mengatakan pihaknya belum memperoleh rincian detail terkait pengadaan kendaraan jenis Land Rover Defender tersebut saat pembahasan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD).

Ia menjelaskan, dalam dokumen anggaran, pembahasan umumnya hanya mencantumkan kelompok belanja secara umum tanpa memuat rincian teknis setiap pengadaan.

“Di APBD biasanya hanya dijelaskan pos besarnya saja, tidak sampai detail item seperti penyewaan kendaraan,” ujarnya, Sabtu (9/5/2026).

Menurut Samri, pola penyusunan anggaran yang bersifat global membuat DPRD tidak selalu mengetahui secara rinci seluruh pengeluaran sejak tahap awal pembahasan. Meski demikian, fungsi pengawasan tetap dilakukan apabila muncul persoalan yang menjadi perhatian publik.

“Kalau ada hal yang menimbulkan polemik, tentu akan kami tindak lanjuti dan meminta penjelasan dari pihak terkait,” katanya.

DPRD juga mempertanyakan kebutuhan penyewaan kendaraan dengan nilai cukup besar tersebut, terutama apabila kendaraan hanya digunakan untuk kebutuhan tamu pemerintah daerah.

Menurutnya, opsi penyewaan harian dinilai lebih efisien dibanding kontrak bulanan bernilai tinggi.

“Kalau hanya dipakai untuk tamu, mungkin skema harian bisa lebih efektif dan tidak membebani anggaran terlalu besar,” ucapnya.

Lebih lanjut kata dia, DPRD memastikan persoalan ini akan menjadi bagian dari pembahasan dalam evaluasi Laporan Keterangan Pertanggungjawaban (LKPJ) pemerintah daerah.

Upaya itu dilakukan untuk memastikan setiap penggunaan anggaran berjalan sesuai ketentuan dan prinsip kehati-hatian.

Samri menegaskan, pengawasan terhadap belanja daerah menjadi bagian penting dari tugas DPRD agar pengelolaan keuangan pemerintah tetap terbuka, dapat dipertanggungjawabkan, dan berorientasi pada kepentingan masyarakat. (RD/Adv)