MORFEM.ID, SAMARINDA – Pelaksanaan program Makan Bergizi Gratis (MBG) di sejumlah sekolah di Samarinda mendapat sorotan dari DPRD.

Keluhan terkait kualitas makanan memicu dorongan agar proses pemilihan penyedia katering dilakukan lebih selektif dan tidak sekadar mengejar proyek.

Wakil Ketua DPRD Samarinda, Celni Pita Sari, menyampaikan bahwa pihaknya menerima berbagai laporan mengenai kondisi makanan yang dinilai tidak memenuhi standar kelayakan konsumsi.

Beberapa temuan bahkan menunjukkan adanya masalah serius dalam kualitas bahan dan kebersihan.

Ia mencontohkan temuan sayuran yang terdapat ulat di SMAN 13 Samarinda serta roti berjamur di SD Integral Luqman Al Hakim Samarinda yang sempat menjadi perhatian publik.

“Penyedia yang sudah mendapatkan kontrak harus bertanggung jawab penuh. Jangan hanya fokus pada proyek, tetapi mengabaikan kualitas makanan,” ujarnya saat ditemui di Kantor DPRD Samarinda, Jumat (1/5/2026).

Celni menegaskan, penyedia MBG seharusnya berasal dari pihak yang memiliki kapasitas dan pengalaman dalam bidang katering, mengingat jumlah porsi yang diproduksi setiap hari sangat besar.

Menurutnya, pengolahan makanan dalam skala massal membutuhkan standar operasional yang ketat agar hasilnya tetap aman dan layak dikonsumsi.

“Ini bukan produksi kecil. Jumlahnya ribuan setiap hari, sehingga harus ditangani oleh pihak yang benar-benar berpengalaman,” katanya.

Selain kualitas, DPRD juga menyoroti distribusi program yang belum merata. Masih terdapat sejumlah sekolah yang belum menerima manfaat dari program tersebut.

Untuk itu, ke depan akan dilakukan pendataan ulang guna memastikan penyaluran MBG lebih tepat sasaran dan menjangkau seluruh sekolah yang membutuhkan.

“Kita akan evaluasi kembali sekolah penerima agar program ini bisa berjalan merata dan sesuai kebutuhan,” pungkasnya. (RD/Adv)