MORFEM.ID, SAMARINDA – Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD) Samarinda meminta operasi modifikasi cuaca (OMC) kembali dilaksanakan untuk menekan dampak kemarau berkepanjangan yang memicu kekeringan dan kebakaran hutan dan lahan (karhutla).

Kecamatan Sambutan dan Palaran menjadi wilayah yang mendapat perhatian karena masih menghadapi ancaman kebakaran di tengah minimnya curah hujan.

Kepala Pelaksana BPBD Samarinda, Suwarso, mengatakan kondisi cuaca kering membuat penanganan kebakaran lahan semakin sulit. Karena itu, intervensi melalui operasi modifikasi cuaca dinilai penting untuk membantu memenuhi kebutuhan air sekaligus mengurangi dampak kemarau.

Ia menyebut, langkah antisipasi perlu disiapkan sejak dini mengingat musim hujan di Samarinda diprediksi baru mulai pada akhir Oktober hingga awal November. Peralihan musim tersebut juga perlu diwaspadai karena berpotensi memunculkan bencana hidrometeorologi lainnya.

“Operasi modifikasi cuaca sangat kami butuhkan untuk membantu penanganan kekeringan,” ujar Suwarso, Sabtu (10/10/2026).

Dampak kemarau tidak hanya dirasakan pada meningkatnya risiko kebakaran, tetapi juga pada ketersediaan air baku. Sejumlah instalasi pengolahan air di kawasan hilir mengalami gangguan akibat intrusi air laut. Kondisi ini membuat pemanfaatan air yang tersedia terbatas untuk kebutuhan mandi, cuci, dan kakus (MCK).

Beberapa instalasi yang terdampak berada di Selili, Pulau Atas, Kahol, dan Bantuas. Berkurangnya sumber air baku tersebut menambah tekanan terhadap pemenuhan kebutuhan air bersih masyarakat selama musim kering berlangsung.

Sementara itu, sektor pertanian mulai memanfaatkan air dari lubang bekas tambang atau void untuk mengairi persawahan. Meski menjadi alternatif, upaya tersebut belum mampu memenuhi seluruh kebutuhan pengairan. Dari sekitar 500 hektare lahan sawah yang memerlukan pasokan air, baru sekitar 50 persen yang terjangkau.

BPBD bersama instansi terkait juga telah memetakan sejumlah sumber air alternatif sebagai langkah menghadapi dampak El Niño. Sebelum digunakan, sumber-sumber air tersebut terlebih dahulu diperiksa kualitasnya oleh Dinas Lingkungan Hidup Samarinda.

“Kami berharap rekomendasi BMKG menjadi dasar pelaksanaan operasi modifikasi cuaca berikutnya,” kata Suwarso.

Di tengah upaya mengatasi kekeringan, BPBD juga mengingatkan perlunya kesiapan menghadapi ancaman saat musim hujan tiba. Curah hujan tinggi setelah periode kering yang panjang dapat meningkatkan risiko tanah longsor maupun pohon tumbang.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, BPBD Samarinda berencana berkoordinasi dengan BPBD Kalimantan Timur guna melaksanakan simulasi dan apel kesiapsiagaan. Kegiatan ini diharapkan memperkuat koordinasi antarlembaga dalam menghadapi perubahan kondisi cuaca.

Persoalan asap yang berdampak pada kualitas udara juga menjadi perhatian pemerintah kota. Salah satu langkah yang direncanakan adalah menyemprotkan bahan kimia pada tumpukan batu bara yang masih mengeluarkan asap untuk membantu mengurangi dampaknya.

Selain itu, pembelajaran jarak jauh telah diterapkan sebagai respons terhadap kondisi udara yang tidak sehat. Kebijakan tersebut ditujukan untuk mengurangi paparan asap, terutama bagi anak-anak.

Suwarso menegaskan, penanganan dampak kemarau membutuhkan dukungan berbagai pihak, termasuk BMKG, Balai Wilayah Sungai, dan instansi terkait lainnya.

“Koordinasi lintas sektor dinilai penting agar penanganan kekeringan dapat berjalan bersamaan dengan persiapan menghadapi potensi banjir, longsor, dan bencana lainnya saat musim hujan mulai tiba,” tukasnya. (RD)