MORFEM.ID, SAMARINDA – Program parkir berlangganan di Kota Samarinda kembali mendapat perhatian DPRD. Keikutsertaan dalam program tersebut ditegaskan bersifat sukarela, termasuk bagi Aparatur Sipil Negara (ASN).

Anggota Komisi II DPRD Samarinda, Abdul Rohim, meminta Pemkot Samarinda tidak hanya mengejar kepesertaan, tetapi juga memastikan masyarakat memahami mekanisme dan keuntungan yang diperoleh dari program tersebut.

Menurut Rohim, posisi ASN yang menjadi kelompok awal untuk diperkenalkan dengan program parkir berlangganan tidak serta-merta menjadikan seluruh pegawai wajib mengikutinya.

“Tidak ada kewajiban bagi ASN untuk menjadi peserta. Program ini merupakan pilihan, sehingga setiap orang berhak menentukan apakah ingin ikut atau tidak,” kata Rohim, Selasa (6/10/2026).

Pernyataan tersebut disampaikan menyusul informasi mengenai dugaan pemotongan gaji ASN sebesar Rp400 ribu yang disebut untuk pembayaran parkir berlangganan. Rohim mengaku belum mengetahui secara pasti kebenaran informasi tersebut.

Ia menilai pemerintah perlu memberikan penjelasan yang lebih terbuka agar tidak muncul kesalahpahaman di tengah masyarakat. Terutama mengenai besaran biaya, cakupan lokasi parkir, hingga fasilitas yang diperoleh peserta.

“ASN memang dikenalkan lebih awal dengan program ini. Namun, pengenalan bukan berarti kewajiban. Bagi yang merasa membutuhkan dan berminat silakan mendaftar, sedangkan yang belum ingin ikut tidak perlu dipaksakan,” ujarnya.

Rohim juga menekankan bahwa sosialisasi tidak cukup hanya menjelaskan tarif parkir berlangganan. Pemerintah harus mampu menunjukkan secara konkret layanan yang akan diterima masyarakat setelah melakukan pembayaran.

Menurutnya, kejelasan manfaat menjadi salah satu faktor penting untuk membangun kepercayaan masyarakat terhadap program tersebut.

“Jangan hanya menyampaikan nominal pembayarannya. Masyarakat juga harus mengetahui fasilitas dan pelayanan yang menjadi hak mereka setelah terdaftar sebagai peserta,” jelasnya.

Selain itu, aspek keamanan dan kenyamanan di lokasi parkir yang masuk dalam skema berlangganan juga perlu mendapat perhatian. Sebab, peserta tentu mengharapkan adanya kepastian ketika menggunakan fasilitas yang telah mereka bayarkan.

“Ketika seseorang sudah membayar parkir berlangganan, tentu ada harapan fasilitasnya bisa digunakan dengan aman dan nyaman. Karena itu, kondisi di titik-titik parkir juga harus dijaga,” tuturnya.

Ia meminta Pemkot Samarinda merinci informasi program secara terbuka, termasuk titik parkir yang masuk dalam layanan, mekanisme penggunaan tanda kepesertaan serta hak yang diterima pengguna.

Rohim juga mendorong adanya simulasi sederhana mengenai perbandingan biaya parkir harian dengan sistem berlangganan dalam satu tahun. Dengan begitu, masyarakat dapat menentukan pilihan berdasarkan kebutuhan dan perhitungan yang jelas.

“Rp400 ribu jangan hanya dilihat sebagai tambahan pengeluaran. Pemerintah perlu memberikan perbandingan dengan biaya parkir yang dikeluarkan masyarakat setiap kali menggunakan fasilitas selama satu tahun,” terangnya.

Ia menyebut Pemkot Samarinda sebelumnya telah melakukan perhitungan bahwa akumulasi biaya parkir masyarakat selama setahun berpotensi lebih tinggi dibandingkan tarif berlangganan. Namun, informasi tersebut dinilai belum sepenuhnya dipahami masyarakat.

“Kalau penggunaan parkir cukup sering, total pengeluarannya dalam setahun bisa saja lebih besar dibandingkan tarif berlangganan. Hal seperti ini yang perlu dijelaskan secara sederhana kepada masyarakat,” ungkapnya.

Menurut Rohim, ukuran keberhasilan program bukan semata-mata banyaknya peserta, melainkan sejauh mana manfaat yang dijanjikan benar-benar dirasakan pengguna.

“Kalau fasilitasnya tersedia, mekanismenya jelas dan masyarakat merasakan manfaatnya, tentu program ini akan lebih mudah diterima. Jadi yang paling penting adalah memastikan pelayanan berjalan sesuai dengan yang ditawarkan,” tukasnya. (RD/Adv)