MORFEM.ID, SAMARINDA – Keterbatasan kapasitas fiskal menjadi salah satu kendala Pemerintah Kota Samarinda dalam mempercepat pembangunan infrastruktur perkotaan.

Kondisi tersebut mendorong Pemkot memperkuat kerja sama dengan pemerintah pusat, khususnya untuk pengembangan kawasan yang dinilai strategis.

Kepala Badan Pengelolaan Keuangan dan Aset Daerah (BPKAD) Samarinda, Ananta Fathurrozi, mengatakan kebutuhan pembangunan di Kota Tepian masih cukup besar. Namun, kemampuan keuangan daerah harus menjadi pertimbangan dalam menentukan program yang dapat direalisasikan.

Menurut Ananta, kebutuhan pembangunan yang terus meningkat perlu diimbangi dengan kemampuan anggaran yang tersedia. Tidak semua program dapat dikerjakan sekaligus sehingga diperlukan penyusunan skala prioritas yang lebih terarah.

“Di tengah kebutuhan pembangunan yang harus berjalan cepat dan masif, kondisi keuangan pemerintah pusat maupun daerah tetap menjadi faktor yang sangat berpengaruh,” ujar Ananta, Rabu (7/10/2026).

Ia menilai penyusunan Rencana Pembangunan Infrastruktur Kawasan Strategis (RPIKS) menjadi bagian penting dalam menentukan arah pembangunan ke depan. Dokumen tersebut diharapkan dapat membantu pemerintah memilah kebutuhan infrastruktur berdasarkan urgensi dan kemampuan pembiayaan.

Dengan perencanaan yang lebih terstruktur, pembangunan diharapkan tidak hanya berorientasi pada jumlah program, tetapi juga mempertimbangkan manfaat dan kebutuhan masyarakat di masing-masing kawasan.

Ananta mengatakan dukungan dari Kementerian Pekerjaan Umum juga diharapkan tidak berhenti pada tahap penyusunan dokumen. Pemkot Samarinda berharap sinergi tersebut dapat berlanjut hingga tahap pelaksanaan pembangunan.

Menurutnya, keberlanjutan dukungan pemerintah pusat akan membuka peluang bagi sejumlah rencana infrastruktur yang telah disusun untuk mendapatkan dukungan pembiayaan maupun program pembangunan.

“Kami berharap dukungan dari Kementerian PU bisa terus berlanjut sampai tahap akhir, sehingga upaya pengembangan kawasan perkotaan dan pembangunan yang direncanakan Pemkot Samarinda bisa mendapatkan dukungan,” katanya.

Selain dukungan pemerintah pusat, Ananta menekankan pentingnya keterlibatan perangkat daerah hingga tingkat kecamatan dan kelurahan. Data serta masukan dari masing-masing wilayah dibutuhkan agar perencanaan yang disusun tidak hanya berdasarkan kajian administratif, tetapi juga menggambarkan kebutuhan nyata di lapangan.

Ia berharap seluruh pihak dapat memberikan informasi secara lengkap selama proses penyusunan RPIKS. Dengan begitu, rencana pembangunan infrastruktur Samarinda dapat disusun lebih realistis, tepat sasaran dan menyesuaikan kemampuan anggaran yang tersedia. (RD)