MORFEM.ID, SAMARINDA – Wali Kota Samarinda Andi Harun meminta Dinas Tenaga Kerja (Disnaker) mengembangkan Si Jempol Naker agar tidak berhenti sebagai platform informasi lowongan pekerjaan.

Sistem tersebut diarahkan menjadi instrumen yang mampu membaca dinamika kebutuhan tenaga kerja sekaligus mempertemukan pencari kerja dengan perusahaan berdasarkan kompetensi yang dibutuhkan.

Arahan itu disampaikan Andi Harun saat memberikan evaluasi terhadap proyek perubahan Si Jempol Naker yang dikembangkan Kepala Disnaker Kota Samarinda Yuyum Puspitaningrum, Senin (5/10/2026).

Menurut Andi Harun, sistem informasi ketenagakerjaan perlu memiliki kemampuan lebih luas dibanding sekadar menampilkan daftar lowongan.

Pemerintah harus dapat memperoleh gambaran mengenai kondisi pasar kerja secara lebih terukur melalui data yang tersedia.

Ia meminta konsep Si Jempol Naker diarahkan menjadi Samarinda The Labor Market Intelligence and Employment Matching System.

“Posisi Si Jempol Naker harus diubah. Jangan hanya menjadi aplikasi untuk mencari lowongan, tetapi menjadi sistem yang bisa membaca pasar kerja dan melakukan pencocokan tenaga kerja,” kata Andi Harun.

Dalam pengembangannya, pencocokan tenaga kerja juga diminta menggunakan pendekatan berbasis keterampilan atau skill based matching. Dengan metode tersebut, proses pencarian tenaga kerja tidak semata-mata mempertimbangkan latar belakang pendidikan maupun jabatan, tetapi melihat kemampuan yang benar-benar diperlukan oleh perusahaan.

Pemkot Samarinda juga diarahkan memiliki Labor Market Dashboard yang dapat digunakan sebagai instrumen bagi jajaran pemerintah dalam melihat perkembangan pasar kerja secara lebih cepat dan terukur.

Selain sistem pencocokan, Andi Harun menilai data kebutuhan perusahaan harus terhubung dengan program pelatihan yang diselenggarakan pemerintah. Dengan demikian, pelatihan tenaga kerja tidak dilakukan berdasarkan perkiraan, tetapi mengikuti kebutuhan nyata dunia usaha.

Ia menekankan prinsip “no training without demand”, yang berarti program pelatihan harus memiliki dasar kebutuhan dari pasar kerja.

Untuk mengukur keberhasilan sistem tersebut, indikator yang digunakan juga diminta tidak hanya berorientasi pada jumlah peserta atau kegiatan. Pemkot perlu melihat hasil akhirnya, antara lain melalui tingkat penempatan kerja atau placement rate, waktu yang dibutuhkan hingga seseorang memperoleh pekerjaan, kepuasan pekerja dan pencari kerja, kesiapan bekerja, hingga kemampuan mempertahankan pekerjaan.

Di sisi lain, Andi Harun meminta pengelolaan data dan algoritma dalam sistem tersebut dibangun dengan tata kelola yang jelas. Sistem harus aman, transparan, dapat diaudit, serta tidak menghasilkan pencocokan yang diskriminatif.

Perlindungan terhadap data pribadi juga menjadi bagian yang harus diperhatikan dalam pengembangan platform tersebut.
Sebelum memperluas implementasi, Andi Harun meminta Disnaker menguji sistem melalui 10 perusahaan terlebih dahulu.

Hasil uji coba itu harus menjadi dasar evaluasi untuk mengetahui apakah sistem benar-benar mampu menghasilkan penempatan tenaga kerja.

“Jangan setelah pilot 10 perusahaan langsung mengejar 100 perusahaan. Evaluasi dulu apakah dari 10 perusahaan itu sudah ada penempatan yang benar-benar terjadi,” tegasnya.

Dengan pendekatan tersebut, Si Jempol Naker diharapkan tidak hanya menjadi tempat bertemunya pencari kerja dan perusahaan, tetapi berkembang menjadi basis data yang dapat membantu Pemkot Samarinda mengambil kebijakan ketenagakerjaan berdasarkan kebutuhan pasar. (RD)