MORFEM.ID, SAMARINDA – Kebakaran hutan dan lahan (karhutla) di Kota Samarinda menjadi perhatian serius DPRD Samarinda. Hingga saat ini, luasan lahan yang terdampak kebakaran disebut telah mencapai sekitar 273 hektare.

Hal tersebut disampaikan Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, usai menggelar rapat dengar pendapat (RDP) bersama sejumlah organisasi perangkat daerah (OPD), Selasa (15/9/2026).

Rapat tersebut dihadiri Badan Penanggulangan Bencana Daerah (BPBD), Dinas Pemadam Kebakaran dan Penyelamatan (Disdamkar), Dinas Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang (PUPR), Dinas Lingkungan Hidup (DLH), serta Perumdam Tirta Kencana.

Deni mengatakan, pemanggilan sejumlah OPD dilakukan untuk mengevaluasi sekaligus memperkuat langkah penanganan dan mitigasi karhutla di Samarinda.

“Karhutla saat ini sudah mencakup hampir 273 hektare. Ini menjadi atensi kita. Kami tidak ingin kebakaran hutan dan lahan semakin meluas di Kota Samarinda,” ujar Deni saat di konfirmasi Morfem.id.

Menurut Deni, salah satu tantangan dalam penanganan karhutla berada di kawasan lahan gambut. Ia mencontohkan kejadian kebakaran di kawasan Jalan Irigasi, Kecamatan Palaran, yang terjadi pada malam sebelumnya.

Karakter lahan gambut membuat proses pemadaman lebih sulit. Api yang terlihat padam di permukaan dapat kembali muncul karena bara masih berada di dalam lapisan gambut.

“Ketika dipadamkan, titik apinya bisa muncul atau hidup kembali. Ini membutuhkan penanganan yang luar biasa,” katanya.

Deni pun mengapresiasi kerja BPBD, Satgas Karhutla, pemadam kebakaran, relawan, dan seluruh pihak yang terlibat dalam penanganan kebakaran.

Menurutnya, kesiapsiagaan selama 24 jam diperlukan untuk memantau titik api dan mencegah kebakaran meluas.

Dalam rapat tersebut, DPRD juga membahas sejumlah langkah mitigasi kekeringan, termasuk pemanfaatan void untuk membantu kebutuhan air lahan pertanian di Kecamatan Makroman.

Deni menyebut penggunaan void tersebut telah melalui pengujian dan dinyatakan layak untuk dialirkan ke lahan pertanian.

“Penggunaan void yang sudah melalui uji kadar dan kelayakan untuk dialirkan ke lahan pertanian di Makroman sudah berjalan,” jelasnya.

Selain karhutla, Komisi III DPRD Samarinda turut menyoroti kondisi Waduk Benanga yang berpotensi mengalami kekeringan dan berdampak terhadap pasokan air bersih bagi masyarakat.

Deni mengatakan, kondisi waduk saat ini menghadapi persoalan sedimentasi yang cukup tinggi. Kondisi tersebut membuat kapasitas dan debit air yang dapat dimanfaatkan menjadi berkurang.

Untuk mengantisipasi kondisi tersebut, Perumdam Tirta Kencana bersama Dinas PUPR disebut telah melakukan langkah mitigasi dengan membuat alur untuk mengarahkan aliran air menuju kawasan Benanga.

Pekerjaan tersebut ditargetkan dapat diselesaikan paling lambat sekitar satu minggu.

“Kami berharap satu minggu bisa selesai sehingga nantinya dapat mendukung waduk untuk mengalirkan air bersih kepada masyarakat,” tuturnya.

Deni juga mengatakan Komisi III DPRD Samarinda berencana mendorong perusahaan-perusahaan di Samarinda agar ikut berkontribusi dalam penanganan karhutla melalui program tanggung jawab sosial perusahaan atau CSR.

Ia menilai perusahaan yang beraktivitas dan mengambil manfaat dari sumber daya di daerah juga perlu memberikan kontribusi terhadap persoalan lingkungan yang dihadapi masyarakat.

“Kita tidak ingin mereka hanya mengambil hasil alamnya saja. Kami ingin sumbangsih dan eksistensi mereka juga membantu penanganan masalah karhutla ini,” tegasnya.

Deni menyebut sebagian perusahaan sudah memberikan bantuan, sementara lainnya masih mempersiapkan dukungan.

Ancaman kekeringan juga dinilai belum akan berakhir dalam waktu dekat. Deni menyebut berdasarkan prediksi BMKG, kondisi El Nino diperkirakan masih berlangsung hingga Desember.

Karena itu, berbagai langkah penanganan perlu dilakukan secara berkelanjutan, termasuk operasi modifikasi cuaca (OMC) dan water bombing.

“Kami berharap OMC dan water bombing yang dilakukan bisa membantu dan segera menghadirkan hujan di Kota Samarinda,” ujarnya.

Terakhir kata Deni, menegaskan, penanganan karhutla dan dampak kekeringan membutuhkan kerja bersama antara pemerintah, perusahaan, relawan, serta masyarakat. Ia pun menyampaikan apresiasi kepada seluruh personel Satgas dan pihak terkait yang terus melakukan penanganan karhutla di Samarinda. (RD)