MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana menghadirkan layanan transportasi umum berbasis bus di Kota Samarinda mulai didorong untuk masuk tahap realisasi.

DPRD Samarinda meminta Pemerintah Kota (Pemkot) Samarinda menyiapkan penyelenggaraan Bus Trans Samarinda agar dapat mulai beroperasi pada 2027.

Anggota Komisi III DPRD Samarinda, Achmad Sukamto, mengatakan keberadaan transportasi umum yang terintegrasi diperlukan untuk memberikan pilihan mobilitas yang lebih teratur bagi masyarakat.

Menurutnya, Samarinda hingga kini belum memiliki layanan bus kota terintegrasi yang dapat menjadi alternatif bagi warga dalam melakukan perjalanan di dalam kota.

“Targetnya 2027 angkutan umum sudah mulai diselenggarakan. Ini perlu kita persiapkan dari sekarang,” kata Sukamto, Sabtu (29/8/2026).

Ia menjelaskan, penyelenggaraan angkutan umum oleh pemerintah memiliki dasar hukum, salah satunya Undang-Undang Nomor 22 Tahun 2009 tentang Lalu Lintas dan Angkutan Jalan.

Regulasi tersebut mengamanatkan pemerintah menyediakan angkutan umum untuk memenuhi kebutuhan transportasi masyarakat. Untuk konsep awal, layanan Trans Samarinda akan menggunakan armada bus yang melayani sejumlah koridor perkotaan.

Pengelolaannya nantinya dapat melibatkan pihak ketiga, sementara pemerintah melalui Dinas Perhubungan tetap berperan dalam pengawasan dan koordinasi.

Sukamto menyebut dua trayek dapat menjadi tahap awal uji coba. Salah satu rute yang tengah dipertimbangkan yakni menghubungkan kawasan Big Mall dengan Pasar Pagi.

Dalam skema tersebut, bus akan melintasi Jembatan 1 dan sejumlah kawasan perkotaan sebelum kembali menuju jalur semula. Trayek lainnya direncanakan menggunakan pola perjalanan berkeliling kota, meski rincian jalurnya masih perlu dimatangkan.

Untuk tarif, DPRD mengusulkan skema sederhana agar mudah diakses masyarakat. Penumpang nantinya diproyeksikan membayar Rp5.000 untuk satu kali perjalanan selama masih berada di dalam trayek yang ditentukan.

“Konsep tarifnya dibuat flat Rp5.000. Jadi penumpang tidak perlu membayar berbeda berdasarkan jauh dekatnya perjalanan dalam satu trayek,” ujarnya.

Dari sisi transaksi, pembayaran akan diarahkan menggunakan sistem nontunai melalui QRIS. Namun, opsi pembayaran tunai tetap disiapkan sehingga layanan dapat digunakan masyarakat yang belum terbiasa dengan transaksi digital.

Menurut Sukamto, kehadiran bus kota juga dapat menjadi solusi alternatif di tengah kondisi angkutan umum yang ada saat ini. Karena itu, persiapan tidak boleh hanya berhenti pada perencanaan armada dan rute.

Ia meminta Pemkot Samarinda mulai memetakan kebutuhan pendukung, termasuk halte, jalur layanan, jumlah armada, sistem operasional hingga fasilitas penunjang lainnya.

“Kalau memang ditargetkan berjalan tahun 2027, sarana dan prasarana harus mulai dipersiapkan sejak sekarang. Jangan sampai ketika waktunya tiba, infrastrukturnya belum siap,” tukasnya. (RD/Adv)