MORFEM.ID, SAMARINDA – Penyusunan APBD Kota Samarinda 2027 di tengah kondisi fiskal yang terbatas mendapat perhatian DPRD Samarinda. Kebijakan penghematan anggaran dinilai perlu dilakukan secara selektif agar tidak mengurangi kualitas pelayanan yang menyangkut kebutuhan dasar masyarakat.

Ketua Komisi III DPRD Samarinda, Deni Hakim Anwar, mengatakan efisiensi belanja daerah harus dibarengi dengan penentuan skala prioritas yang jelas. Menurutnya, sektor pendidikan, kesehatan, dan kesejahteraan masyarakat tidak boleh menjadi korban dari kebijakan penghematan.

Hal tersebut menjadi salah satu perhatian dalam pembahasan antara Badan Anggaran (Banggar) DPRD Samarinda dan Tim Anggaran Pemerintah Daerah (TAPD) dalam proses penyusunan KUA-PPAS 2027.

Deni menyebut kondisi keuangan daerah memang mengharuskan pemerintah lebih berhati-hati dalam menentukan program yang akan dibiayai. Namun, kegiatan yang memberikan dampak langsung kepada masyarakat harus tetap dipertahankan.

“Anggaran memang harus dibuat lebih efisien, tetapi jangan sampai kebutuhan dasar masyarakat ikut dikurangi. Pendidikan dan kesehatan harus tetap dijaga,” kata Deni belum lama ini.

Ia menjelaskan, keterbatasan anggaran seharusnya menjadi momentum bagi pemerintah untuk memastikan belanja daerah benar-benar diarahkan pada program yang memiliki manfaat nyata.

Konsep money follows program, lanjutnya, perlu diterapkan agar anggaran mengikuti program yang telah ditetapkan sebagai prioritas, bukan sekadar membiayai banyak kegiatan tanpa melihat hasilnya.

“Jangan sampai anggaran habis untuk kegiatan yang manfaatnya tidak jelas. Kita ingin setiap belanja punya hasil yang bisa dirasakan masyarakat,” ujarnya.

Selain mempertahankan pelayanan dasar, DPRD juga meminta pemerintah tetap memperhatikan kondisi perekonomian masyarakat. Menurut Deni, kebijakan efisiensi harus dihitung dengan cermat agar tidak menimbulkan tekanan baru terhadap aktivitas ekonomi maupun daya beli warga.

Di sisi lain, pemerintah daerah juga didorong untuk mengoptimalkan Pendapatan Asli Daerah (PAD) dengan menggali sumber-sumber penerimaan baru. Namun, upaya meningkatkan pendapatan tersebut harus tetap memperhatikan kemampuan masyarakat dan pelaku usaha.

“Pendapatan daerah perlu ditingkatkan, tetapi jangan sampai caranya justru menambah beban masyarakat. Perekonomian harus tetap berjalan,” tuturnya.

Politisi Fraksi Gerindra itu menilai keterbatasan fiskal tidak seharusnya menghentikan pembangunan. Pemerintah bersama DPRD perlu menyusun prioritas secara lebih terukur sehingga anggaran yang tersedia dapat diarahkan untuk kebutuhan yang paling mendesak.

Menurutnya, efisiensi bukan berarti memangkas anggaran secara menyeluruh. Penghematan harus dilakukan dengan mengurangi belanja yang kurang prioritas, sekaligus mempertahankan program yang berkaitan langsung dengan kepentingan masyarakat.

Deni berharap pembahasan APBD 2027 dapat menghasilkan struktur anggaran yang lebih efektif dan tepat sasaran. Dengan begitu, keterbatasan fiskal tetap dapat dikelola tanpa mengorbankan pelayanan publik maupun keberlanjutan pembangunan Kota Samarinda. (RD/Adv)