MORFEM.ID, SAMARINDA – Rencana pemeriksaan urine bagi pelajar di Samarinda masih menghadapi persoalan pembiayaan. DPRD Samarinda menilai kebutuhan anggaran menjadi salah satu hal yang harus disiapkan terlebih dahulu sebelum program pencegahan penyalahgunaan narkotika tersebut dapat diterapkan secara luas.

Anggota Komisi IV DPRD Kota Samarinda, Ismail Latisi, mengatakan pemeriksaan yang menyasar pelajar dari tingkat SD hingga SMA sederajat tentu membutuhkan anggaran yang tidak sedikit.

“Yang menjadi kendala memang soal anggaran,” ujar Ismail usai mengikuti audiensi mengenai Program Pencegahan, Pemberantasan, Penyalahgunaan dan Peredaran Gelap Narkotika (P4GN) di Ruang Rapat Gabungan Lantai I DPRD Samarinda belum lama ini.

Ia menjelaskan, kebutuhan biaya tidak sebatas pada alat atau perangkat untuk melakukan tes. Pemerintah juga perlu memperhitungkan biaya tenaga medis, pelaksanaan pemeriksaan di sekolah, pengelolaan sampel hingga pemeriksaan lanjutan di laboratorium apabila hasil tes membutuhkan konfirmasi.

Menurut Ismail, kondisi keuangan daerah perlu menjadi pertimbangan dalam menyusun program tersebut. Meski demikian, keterbatasan APBD tidak seharusnya membuat upaya pencegahan narkoba di lingkungan pendidikan berhenti.

Karena itu, DPRD Samarinda mulai mempertimbangkan sejumlah skema pembiayaan di luar APBD. Salah satunya dengan menggandeng perusahaan melalui program tanggung jawab sosial atau Corporate Social Responsibility (CSR).

Selain CSR, dukungan dari Pemerintah Provinsi Kalimantan Timur serta kerja sama dengan Badan Narkotika Nasional (BNN) Kota Samarinda juga dinilai dapat menjadi pilihan untuk memperkuat pelaksanaan program.

“Kalau anggarannya belum tersedia, kita harus mencari alternatif sumber pembiayaan lainnya,” katanya.

Ismail menyebut pembahasan bersama BNN akan menjadi salah satu bahan untuk menentukan langkah selanjutnya. Hasil audiensi tersebut nantinya akan dibicarakan bersama Dinas Pendidikan Kota Samarinda guna menghitung kebutuhan dan menentukan mekanisme pemeriksaan yang paling memungkinkan diterapkan.

Ia menilai perencanaan yang matang diperlukan agar pemeriksaan urine tidak hanya dilakukan sebagai kegiatan sesaat. Jika program diterapkan, keberlanjutan serta pola penanganan setelah hasil pemeriksaan keluar juga harus dipersiapkan.

Menurutnya, pemeriksaan urine dapat menjadi bagian dari sistem deteksi dini di lingkungan pendidikan. Dengan pemeriksaan tersebut, potensi penyalahgunaan narkotika di kalangan pelajar dapat diketahui lebih awal sehingga langkah pembinaan dan pencegahan dapat segera dilakukan.

Komisi IV DPRD Samarinda berharap seluruh pihak dapat terlibat dalam mencari solusi pembiayaan. Sekolah, pemerintah, BNN, dunia usaha, hingga orang tua dinilai memiliki peran dalam membangun lingkungan pendidikan yang lebih aman dari ancaman narkotika.

Ismail menegaskan, tujuan utama program bukan sekadar menemukan pelajar yang terindikasi menggunakan narkoba, tetapi memperkuat pencegahan agar anak-anak tidak sampai terjerumus dalam penyalahgunaan narkotika. (RD/Adv)