MORFEM.ID, SAMARINDA – Dinas Perhubungan (Dishub) Samarinda menghadapi tantangan dalam mengejar target Pendapatan Asli Daerah (PAD) dari sektor parkir pada 2026 yang ditetapkan sebesar Rp200 miliar.

Kepala Dishub Samarinda, Hotmarulitua Manalu, mengatakan capaian target tersebut perlu disesuaikan dengan kondisi yang terjadi di masyarakat. Menurutnya, situasi ekonomi saat ini turut memengaruhi pola aktivitas dan penggunaan kendaraan oleh warga.

Ia menjelaskan, masyarakat kini cenderung lebih hemat dalam melakukan mobilitas sehari-hari. Kondisi tersebut berdampak pada berkurangnya pergerakan kendaraan yang sebelumnya menjadi salah satu sumber pendapatan sektor transportasi dan perparkiran.

“Kalau melihat kondisi ekonomi saat ini, masyarakat juga melakukan efisiensi. Yang dulunya mungkin tiga kendaraan digunakan bersamaan, sekarang bisa jadi cukup satu kendaraan saja,” kata Manalu saat di wawancarai oleh Morfem.id, Kamis (11/6/2026).

Manalu menuturkan penurunan intensitas penggunaan kendaraan berpotensi memengaruhi penerimaan daerah dari sektor yang dikelola Dishub.

Karena itu, kata dia, evaluasi terhadap target pendapatan akan terus dilakukan dengan mempertimbangkan perkembangan kondisi di lapangan.

Meski demikian, pihaknya tetap berkomitmen mengoptimalkan seluruh potensi pendapatan yang berada di bawah kewenangan Dishub.

Sejumlah langkah yang terus didorong antara lain pengembangan sistem parkir berlangganan serta pembenahan pengelolaan parkir di tepi jalan umum.

Ia menyebutkan, realisasi pendapatan Dishub dalam beberapa tahun terakhir menunjukkan tren positif. Namun, faktor ekonomi masyarakat tetap menjadi pertimbangan penting dalam menetapkan strategi pencapaian target ke depan.

“Kita akan melihat dan melakukan evaluasi. Yang jelas kami tetap berupaya maksimal untuk meningkatkan PAD,” jelasnya.

Selain fokus pada peningkatan pendapatan dari sektor parkir, Dishub Samarinda juga tetap menjalankan berbagai program pelayanan transportasi dan pemeliharaan penerangan jalan umum dengan menyesuaikan kemampuan anggaran yang dimiliki pemerintah daerah. (RD)