MORFEM.ID, SAMARINDA – Ancaman pengurangan tenaga kerja di industri pertambangan mulai menjadi perhatian serius di Kaltin.

Penurunan harga batu bara di pasar global disebut berdampak pada kondisi usaha sejumlah perusahaan, sehingga memunculkan kekhawatiran terjadinya gelombang pemutusan hubungan kerja (PHK).

Kondisi tersebut turut menjadi perhatian Pemerintah dan DPRD Kota Samarinda. Pasalnya, tidak sedikit warga Samarinda yang menggantungkan mata pencaharian pada sektor pertambangan, baik bekerja di wilayah kota maupun daerah penyangga seperti Kutai Kartanegara, Kutai Timur, hingga Bontang.

Ketua DPRD Samarinda, Helmi Abdullah, menegaskan perusahaan harus tetap mengedepankan aturan ketenagakerjaan apabila terpaksa melakukan efisiensi tenaga kerja.

Menurutnya, kondisi ekonomi yang sedang tidak menentu tidak boleh menjadi alasan untuk mengabaikan hak-hak pekerja.

Ia memahami bahwa industri batu bara saat ini sedang menghadapi tekanan akibat melemahnya harga komoditas. Situasi tersebut tentu memengaruhi keberlangsungan operasional perusahaan dan berpotensi berdampak pada kebutuhan tenaga kerja.

“Memang kondisi usaha batu bara saat ini sedang menghadapi tantangan karena harga komoditas belum membaik,” ujar Helmi, Kamis (4/6/2026).

Meski demikian, Helmi mengingatkan setiap kebijakan yang menyangkut nasib pekerja harus mengikuti mekanisme yang berlaku dan melibatkan pengawasan dari Dinas Ketenagakerjaan.

Menurutnya, perusahaan tidak boleh mengambil keputusan sepihak dalam melakukan PHK. Seluruh proses harus berjalan sesuai regulasi agar hak pekerja tetap terlindungi.

“Kalau memang harus ada pengurangan karyawan, prosesnya wajib mengikuti ketentuan yang berlaku. Jangan sampai ada keputusan sepihak karena semuanya sudah diatur dalam aturan ketenagakerjaan,” tegasnya.

Helmi menilai situasi saat ini memang tidak mudah bagi perusahaan maupun pekerja. Di satu sisi, perusahaan berusaha menjaga keberlangsungan usaha, sementara di sisi lain pekerja menghadapi ketidakpastian terkait masa depan pekerjaan mereka.

Karena itu, ia mengimbau para pekerja untuk mulai mempersiapkan langkah antisipasi apabila sewaktu-waktu terdampak kebijakan efisiensi perusahaan.

Ia mendorong pekerja agar aktif mencari peluang baru dan meningkatkan kemampuan yang dimiliki sehingga memiliki lebih banyak pilihan pekerjaan di luar sektor pertambangan.

“Jangan hanya menunggu. Jika ada potensi PHK, sebaiknya mulai melihat peluang lain yang bisa dimanfaatkan,” katanya.

Selain mencari pekerjaan alternatif, Helmi juga mendorong pekerja yang memiliki keterampilan tertentu untuk mencoba mengembangkan usaha mandiri sebagai sumber penghasilan baru.

Menurutnya, kemampuan dan pengalaman yang dimiliki selama bekerja dapat menjadi modal untuk membangun usaha yang lebih berkelanjutan.

Sementara itu, hingga saat ini DPRD Samarinda mengaku belum menerima laporan resmi terkait adanya PHK massal dari Dinas Ketenagakerjaan maupun organisasi pekerja.

Namun, pihaknya memastikan akan segera menindaklanjuti apabila terdapat pengaduan yang masuk dari masyarakat atau pekerja yang terdampak.

“Sejauh ini belum ada laporan yang kami terima. Tetapi jika nanti ada aduan, tentu akan kami tindak lanjuti dan fasilitasi sesuai kewenangan yang ada,” pungkasnya. (RD/Adv)