SAMARINDA – Ibu Kota Provinsi Kalimantan Timur (Kaltim) kembali disulap jadi panggung epik bertajuk “May Day Melawan: Season 2”. Ribuan rakyat Kaltim mulai dari mahasiswa, buruh, dan warga yang sudah muak jadi figuran, bakal turun lagi. 

Targetnya jelas, Gedung DPRD Kaltim. Bukan untuk wisata demokrasi, tapi buat nagih janji yang kemarin diobral murah kayak diskon akhir bulan.

Masih ingat episode 21 April? Aksi “Kaltim Darurat 214” yang bikin kota bergetar. Di atas kertas, hasilnya wah. Tujuh fraksi DPRD Kaltim kompak mendukung Hak Angket. 

Pakta Integritas ditandatangani. Tepuk tangan menggema. Rakyat sempat percaya, sebentar saja. Karena setelah lampu kamera mati, yang tersisa cuma dialog klasik. “Kita bahas lagi.” 

Hak Angket pun berubah jadi benda mistis. Terlihat dalam janji, hilang dalam realisasi. Rapat pimpinan molor. 

Alasan prosedur digoreng. Sementara juru bicara seperti Subandi dan Nurhadi melempar teaser, “Dibahas lagi 4 Mei,” ungkap mereka melansir RMOL.id

Lah ini demo juga 4 Mei. Sinkron banget, kayak settingan atau kebetulan yang terlalu niat.

Sementara itu, bahan bakar kemarahan rakyat bukan kaleng-kaleng. Ada pengadaan mobil dinas mewah Rp8,5 miliar di saat jalan masih lebih cocok buat uji suspensi dari dilalui manusia. 

Ada renovasi rumah jabatan gubernur dan wakil gubernur Rp25 miliar. Lengkap dengan kursi pijat dan akuarium air laut. 

Rakyat mikir. Ini rumah jabatan atau resort healing pejabat? Belum lagi anggaran tim ahli yang jumbo. Seolah negeri ini kekurangan otak sampai harus impor pemikiran dengan harga premium.

Gubernur Rudy Mas’ud bilang siap buka data. Bagus, itu standar minimal, bukan prestasi luar biasa. Karena rakyat sekarang bukan lagi penonton yang gampang terharu sama pidato. Mereka sudah naik level. 

Dari “percaya” jadi “periksa”. Hak Angket itu bukan aksesoris demokrasi, tapi alat bedah. Kalau cuma dipajang, ya sama saja seperti stetoskop dipakai buat gaya-gayaan.

Isu pergantian Ketua DPRD Hasanuddin Mas’ud juga sempat dilempar ke publik. Tapi rakyat sudah kenyang pengalaman. Ganti orang tanpa ganti sistem itu ibarat ganti sopir tapi mobilnya tetap mogok. Jalan di tempat, tapi klaimnya perjalanan jauh.

Besok adalah titik didih. Rakyat Kaltim datang bukan untuk selfie di depan gedung DPRD atau dengar janji versi remix. Mereka datang untuk memastikan, Hak Angket benar-benar digulirkan. 

Bukan dikubur pelan-pelan dengan alasan birokrasi yang lentur seperti karet. Kalau hari ini masih ditunda, jangan kaget besok-besok aksi berubah dari gelombang jadi tsunami politik.

Ini bukan lagi soal demo. Ini soal siapa yang benar-benar bekerja untuk rakyat, dan siapa yang hanya bekerja untuk menjaga kursi tetap empuk.

Esok, rakyat tidak datang untuk meminta. Mereka datang untuk menagih. Kali ini, nota politiknya sudah jatuh tempo.

Ketika kekuasaan terlalu lama sibuk merawat kenyamanan sendiri, rakyat akan datang mengingatkan dengan cara yang tidak nyaman. Janji politik bukan dekorasi pidato, tapi utang harus dibayar dengan tindakan nyata. 

Hak angket, transparansi, dan keberanian mengambil sikap bukan sekadar formalitas, melainkan ukuran apakah wakil rakyat masih berpihak atau sudah larut dalam lingkaran elite. 

Jika suara publik terus diabaikan, jangan salahkan rakyat ketika mereka memilih berbicara lebih keras. Karena, demokrasi sehat bukan yang sunyi, tapi berani dikoreksi